PENGURUS Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat konsultasi antara jajaran Syuriyah dan Mustasyar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, 25 Desember 2025. Hasil rapat konsultasi itu menyepakati untuk menggelar muktamar ke-35 dalam waktu dekat.
Rapat Konsultasi itu dihadiri oleh Rais ‘Aam Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, pengurus Syuriyah maupun Mustasyar PBNU, serta sejumlah ulama Nahdlatul Ulama.
Juru bicara forum, Abdul Muid Shohib, mengatakan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan secepatnya. “Penyelenggaraan muktamar akan dipimpin langsung oleh Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU, dengan melibatkan Mustasyar, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan,” kata Gus Muid, sapaan Abdul Muid Shohib, dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Desember 2025.
Rencana pelaksanaan muktamar dalam waktu dekat itu juga berarti mereka akan mempercepat pelaksanaan forum tertinggi di Nahdlatul Ulama tersebut. Jika merujuk masa jabatan Yahya Staquf periode 2021-2026, muktamar akan digelar pada akhir 2026 atau di awal 2027.
Rapat Konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian pertemuan untuk menyelesaikan konflik internal PBNU. Konflik itu membuncah ketika jajaran Syuriah menggelar rapat harian di Hotel Aston, Jakarta, pada 20 November 2025. Hasil rapat itu adalah meminta Yahya mengundurkan diri dari jabatan ketua umum dalam waktu tiga hari.
Yahya dinilai melanggar AD/ART dan Peraturan Perkumpulan NU karena menghadirkan peneliti pro-Israel, Peter Berkowitz, sebagai narasumber dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional NU di Jakarta pada 15-16 Agustus 2025 serta dugaan penyimpangan tata kelola keuangan organisasi.
Kehadiran Berkowitz itu dinilai melanggar nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Jajaran Syuriyah bahkan mengangkat Penjabat Ketua Umum PBNU Zulfan Mustofa untuk menggantikan Yahya.
Yahya menolak permintaan tersebut hingga Syuriah memutuskan mencopotnya dari jabatan ketua umum pada 26 November 2025. Yahya menentang pemecatan ini. Ia menilai pemecatan tersebut bertentangan dengan AD/ART organisasi.
Yahya juga merotasi posisi Saifullah Yusuf dari jabatan Sekretaris Jenderal ke Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media pada 28 November 2025. Kubu Yahya lantas menunjuk Amin Said Husni sebagai pengganti Saifullah sebagai sekretaris jenderal.
Rentetan konflik itu membuat sesepuh NU dan Mustasyar PBNU menginisiasi serangkaian musyawarah di sejumlah pesantren, seperti di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri; Pesantren Tebuireng Jombang; hingga Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo, Kediri pada 21 Desember 2025. Musyawarah Kubro itu dihadiri oleh pengurus wilayah dan cabang NU dari seluruh Indonesia. Hasil pertemuan itu merekomendasikan islah kedua kubu serta pelaksanaan muktamar.
Di samping itu, banyak ulama dan tokoh NU memberikan masukan secara personal, yang intinya memperkuat rekomendasi agar konflik segera diselesaikan demi keutuhan organisasi.
Adapun keputusan rapat konsultasi di Pondok Pesantren Lirboyo tersebut diharapkan menjadi jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan konflik internal PBNU. “Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan, dan petunjuk-Nya kepada Jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” kata Abdul Muid Shohib.
