Oleh : Lukman Hakim/Analisis Labor Institute Indonesia
Wacana reformasi Polri kembali menyeruak dengan tensi tinggi akhir-akhir ini. Pasca-Tragedi Agustus 2025 yang merenggut nyawa warga sipil dalam pengamanan demonstrasi, serta rentetan skandal yang menggerus kepercayaan publik, muncul desakan agar Polri diletakkan di bawah kementerian. Namun, memindahkan “tongkat komando” dari Presiden ke Menteri bukanlah obat mujarab. Ini bukan persoalan Polri harus di mana, tapi Polri harus bagaimana.
Belajar dari sejarah yang saya tuliskan di media pada Refleksi Hari Bhayangkara Juli 2025 lalu, reformasi sejati bukanlah soal reposisi struktural, melainkan soal revolusi akuntabilitas dan pemurnian integritas dengan tetap menjaga Polri sebagai instrumen strategis langsung di bawah Kepala Negara.
Akar Masalah: Pudarnya Nilai Bhayangkara
Mengapa desakan reformasi begitu kuat hari ini? Jawabannya ada pada kontras yang tajam antara idealisme institusi dengan realita lapangan. Nama “Bhayangkara” diambil dari pasukan elit Gajah Mada yang dipandu Catur Prasetya. Namun, realita saat ini menunjukkan beberapa pergeseran yang mengkhawatirkan:
Politisasi dan Gaya Hidup: Munculnya indikasi Polri masuk ke dalam pusaran politik praktis yang mencederai netralitas institusi. Hal ini diperparah dengan oknum yang terjebak dalam gaya hidup hedonis, yang sangat kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mereka layani.
Defisit Keteladanan: Jika dulu kita memiliki sosok Kapolri Hoegeng yang menolak fasilitas mewah, kini publik disuguhi laporan skandal korupsi dan isu “beking” bisnis ilegal. Kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa adalah luka dalam yang membuktikan bahwa integritas ala Hoegeng belum terinstitusionalisasi.
Penyimpangan Jabatan: Tren personel jenderal aktif di jabatan sipil dan BUMN mengaburkan fokus Polri dari fungsi pelayanan, menjauhkannya dari visi “Polri untuk Masyarakat.”
Mengapa Harus Tetap Langsung di Bawah Presiden?
Meskipun kritik deras mengalir, Polri harus tetap berada di bawah Presiden demi stabilitas nasional agar jalur komando tetap ringkas dalam menghadapi ancaman siber dan kejahatan transnasional. Selain itu, meletakkan Polri di bawah kementerian justru berisiko menarik kepolisian ke dalam politisasi sektoral partai politik tertentu. Polri harus tetap menjadi alat negara, bukan alat departemen.
Jalan Keluar: Langkah Konkret Reformasi
Untuk mewujudkan Polri yang profesional tanpa harus berganti “tuan”, kita perlu mengambil langkah fundamental:
1. Internalisasi Etika Hoegeng dan Reformasi Kultural
Integritas tidak bisa hanya melalui imbauan. Kita harus memutus rantai budaya transaksional sejak dini melalui:
Rekrutmen BETAH: Memastikan proses seleksi anggota benar-benar Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Tanpa rekrutmen yang bersih, mustahil mengharapkan output personel yang berintegritas.
Merit Sistem Tanpa “Mahar”: Pembinaan karier harus berbasis prestasi sepenuhnya. Praktik sekolah pembinaan karier yang masih “berbayar” atau bersifat transaksional harus dihentikan total karena inilah akar dari perilaku koruptif saat menjabat.
2. Adopsi Teknologi dengan Wajah Humanis
Teknologi siber dan robotika yang diadopsi pada 2025 harus digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan untuk memata-matai kritik warga.
Visi Gajah Mada tentang persatuan harus diterjemahkan sebagai patroli siber yang inklusif.
3. Penguatan Pengawasan Eksternal (Kompolnas Mandiri)
Agar Polri tidak menjadi “tak tersentuh”, Kompolnas harus diperkuat dengan kewenangan investigasi independen yang temuan-temuannya memiliki implikasi hukum langsung.
4. Memperkuat Kedekatan Melalui Polisi RW
Program Polisi RW harus menjadi platform dialog sejati untuk menyerap aspirasi masyarakat, sebagaimana Hoegeng dahulu yang selalu ingin dekat dengan denyut nadi rakyatnya.
Reformasi Polri adalah momentum untuk mengembalikan institusi ini pada khitahnya. Polri tidak perlu dijauhkan dari Presiden, tapi ia harus dijauhkan dari kepentingan politik gelap, budaya hedonis, dan sistem promosi yang transaksional.
Dengan meneladani disiplin Gajah Mada dan kejujuran Hoegeng, Polri bisa bertransformasi menjadi pelindung sejati demi Indonesia yang aman, adil, dan makmur.
