Jakarta, 3 Februari 2026 – RUU Polri tengah menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk organisasi pekerja. Di tengah pro-kontra, sebuah pandangan menarik muncul dari kalangan aktivis buruh yang memilih jalur moderat: tidak menolak, namun mengkritisi secara konstruktif. Sikap ini menunjukkan kedewasaan berorganisasi dalam melihat urgensi keamanan nasional sebagai penopang hidup orang banyak.
Inti dari harapan para buruh adalah keseimbangan. Di satu sisi, Polri memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Di sisi lain, ada kekhawatiran kolektif akan potensi penyalahgunaan wewenang.
KASBI, salah satu Serikat Buruh yang progresif, memandang bahwa RUU ini harus mampu menjawab tantangan iklim investasi tanpa mengorbankan martabat pekerja. Mereka menginginkan Polri yang mampu berdiri tegak di atas hukum, bukan di atas kepentingan golongan tertentu.
Pandangan ini mengirimkan pesan kuat kepada pembuat kebijakan bahwa masyarakat membutuhkan Polri yang berkeadilan.
Kamtibmas yang diinginkan buruh bukanlah “keamanan kuburan” yang sunyi karena represi, melainkan keamanan yang dinamis di mana hukum ditegakkan secara adil. Jika RUU ini berhasil mencetak Polri yang humanis, maka cita-cita rakyat sejahtera bukan lagi sekadar slogan, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh jutaan pekerja di pabrik-pabrik dan perkantoran.
