Jakarta – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, melontarkan peringatan keras terkait wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme sebagaimana tertuang dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI mengatasi terorisme.
Hal itu disampaikan Islah saat menjadi narasumber dalam Podcast Koma.id bertema “Polri & TNI dalam Demokrasi: Harus ke Mana Arah Reformasi?”, Kamis (5/2/2026).
Ia menegaskan, penanganan terorisme di Indonesia seharusnya tetap berada dalam kerangka penegakan hukum sipil melalui mekanisme pemolisian, bukan pendekatan perang ala militer.
Menurut Islah, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan kepolisian dan doktrin ketentaraan dalam menangani terorisme. Kepolisian, melalui Densus 88 dan mekanisme pemolisian modern, bekerja dalam kerangka pencegahan dan penyadaran. Sementara itu, doktrin ketentaraan berorientasi pada penangkalan dan perang, yang secara prinsip berbeda dengan upaya deradikalisasi.
“Terorisme itu bukan perang. Pelaku teror pada dasarnya adalah korban infiltrasi ideologi. Mereka ditangkap untuk disadarkan, bukan untuk dimusnahkan. Pendekatan perang justru berpotensi melahirkan terorisme baru. War on Terrorism is another terrorism,” tegas Islah.
Ia menilai, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme domestik berpotensi memperluas militerisasi ruang sipil. Menurutnya, semakin luas tentara masuk ke ranah sipil, semakin besar pula potensi gesekan dengan masyarakat.
Islah mengingatkan, risiko terbesarnya adalah terbukanya ruang kriminalisasi terhadap warga sipil yang kritis terhadap pemerintah. Ia mencontohkan pengalaman kelam masa Orde Baru dengan Undang-Undang Subversif, di mana kritik kerap dilabeli sebagai ancaman negara.
“Saya khawatir, kalau ruang anti-teror dimasuki pendekatan militer, aktivis, jurnalis, atau kelompok kritis bisa dengan mudah dicap teroris. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan gerakan masyarakat sipil,” ujarnya.
Meski demikian, Islah menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap TNI. Ia justru menilai TNI adalah pilar penting negara dalam menjaga pertahanan nasional. Namun, menurutnya, TNI seharusnya fokus pada fungsi pertahanan negara, seperti pertahanan darat, laut, udara, serta menghadapi ancaman eksternal, bukan masuk terlalu jauh ke ranah sipil.
“TNI itu penting, apalagi di tengah ketegangan geopolitik global. Mereka harus fokus pada pertahanan negara, bukan mengelola ruang sipil yang rawan konflik kepentingan,” tukasnya.
