Oleh: Ayik Heriansyah
Pemerintah Indonesia berencana mengirim pasukan ke Gaza dalam kerangka Board of Peace (BoP).
Terlepas dari konteks BoP, sebenarnya hubungan Indonesia dengan Palestina memiliki dimensi historis, konstitusional, sekaligus spiritual. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukan sikap sesaat, melainkan bagian dari identitas politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Di sisi lain, Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsha berada dalam kawasan Syam yang dalam tradisi Islam disebut sebagai ardhun mubarakah (tanah yang diberkahi). Allah berfirman: “Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang Kami berkahi sekelilingnya…” (QS. Al-Isra: 1).
Para mufassir menjelaskan bahwa keberkahan itu mencakup wilayah Palestina dan Syam secara keseluruhan. Dimensi spiritual ini membuat isu Palestina memiliki ikatan batin yang mendalam di tengah umat Islam Indonesia.
Rasulullah ﷺ juga bersabda, “Berbahagialah Syam… karena malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atasnya.” (HR. Tirmidzi). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Syam akan selalu memiliki kelompok yang teguh membela kebenaran (HR. Ahmad). Teks-teks ini memberi makna religius bagi anggota TNI yang muslim yang ditugaskan di sana.
Sinergi, kolaborasi dan koordinasi antara TNI dan Hamas sangat diharapkan dalam rangka rekonstruksi dan recovery kehidupan masyarakat pasca serangan Israel di Gaza. Melibatkan Hamas adalah keniscayaan sebab Hamas merupakan kekuatan riil dan efektif yang memerintah di Gaza. Pernah mengirimkan delegasi ke Indonesia. Pada 23/1/2009 Penasihat Khusus Perdana Menteri Palestina yang juga merupakan tokoh Hamas Sami Abu Huzair mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kunjungan dimaksudkan agar Indonesia dapat berperan lebih besar dalam ikut serta mengatasi konflik di Gaza.
Kunjungan Hamas sebagai bukti bahwa Palestina berharap pada Indonesia. Persepsi ini menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara Muslim terbesar yang memiliki legitimasi moral dan posisi moderat di forum internasional seperti OKI dan PBB.
Kunjungan delegasi Hamas ke DPR RI pada 2014, misalnya, memperlihatkan adanya diplomasi parlementer yang bersifat simbolik. Pertemuan itu membahas dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, tetapi bukan keputusan kebijakan resmi negara.
Puncaknya pada 2021, ketika pemimpin Hamas saat itu, Ismail Haniyeh, mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo di tengah eskalasi konflik Israel–Palestina. Surat tersebut meminta Indonesia membantu memobilisasi dukungan internasional untuk menghentikan agresi Israel. Respons pemerintah tetap konsisten, mendorong penghentian kekerasan dan solusi dua negara melalui jalur diplomasi.
Dari tiga peristiwa tersebut terlihat pola yang jelas. Pertama, ada pemisahan antara diplomasi simbolik DPR dan kebijakan resmi pemerintah. Kedua, Indonesia dipersepsikan sebagai aktor strategis oleh pihak Palestina. Ketiga, pemerintah Indonesia tetap berada dalam koridor hukum internasional dan solusi damai, bukan dukungan militer pada satu faksi. Dalam kerangka itulah wacana tentang kemungkinan kehadiran TNI di Palestina harus ditempatkan.
TNI adalah alat negara, bukan alat kelompok. Kehadirannya di bumi Palestina yang diberkahi harus membawa mandat konstitusi dan kemanusiaan untuk melindungi warga sipil, memastikan distribusi bantuan, dan menjaga stabilitas keamanan. Keberkahan bumi Palestina dalam teks agama harus diterjemahkan sebagai panggilan menjaga perdamaian, bukan memperluas peperangan.
Secara domestik, dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina sangat kuat. Namun negara tidak boleh bergerak semata karena sentimen. Solidaritas moral harus diselaraskan dengan kalkulasi diplomatik, keamanan nasional, dan legitimasi hukum internasional agar Indonesia tetap kredibel di mata dunia.
Pada akhirnya, kehadiran pasukan TNI di bumi Palestina yang diberkahi menjadi medan pengabdian yang terukur. Indonesia tetap berada pada posisinya mendukung kemerdekaan Palestina, menolak penjajahan, dan mendorong solusi damai. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara spirit solidaritas dan tanggung jawab sebagai bangsa yang menjunjung hukum internasional dan perdamaian dunia.
