Jakarta – Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jadetabek melalui Ketuanya, Akianus Wenda, mengkritik keras arah reformasi sektor keamanan yang belakangan ini terkesan hanya berfokus pada institusi Polri. Menurutnya, pendekatan yang parsial tersebut tidak mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan, khususnya di Tanah Papua. Dalam berbagai peristiwa, masyarakat sipil justru lebih banyak berhadapan langsung dengan aparat militer dalam konteks operasi keamanan yang kerap menimbulkan dugaan tindakan represif serta pelanggaran HAM.
Akianus menegaskan bahwa reformasi sektor keamanan seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih. Jika semangatnya adalah menghadirkan keadilan, perlindungan HAM, dan supremasi hukum, maka reformasi peradilan militer menjadi agenda yang tidak bisa ditawar. Selama ini, berbagai kasus yang melibatkan oknum militer cenderung diselesaikan melalui mekanisme internal yang minim transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga melahirkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Papua yang menjadi pihak paling terdampak.
Ia juga menilai bahwa wacana reformasi yang hanya diarahkan kepada Polri berpotensi mengaburkan persoalan utama dalam konteks keamanan di Papua. Realitas sosial menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang menempatkan militer dalam ruang sipil masih sangat dominan. Dampaknya bukan hanya pada meningkatnya ketegangan sosial, tetapi juga pada terhambatnya upaya membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat Papua.
Lebih lanjut, Ikatan Mahasiswa Papua Jadetabek memandang bahwa reformasi peradilan militer merupakan prasyarat penting dalam memastikan prinsip equality before the law benar-benar berjalan. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, harus tunduk pada sistem peradilan yang terbuka, independen, dan dapat diawasi oleh publik. Tanpa langkah tersebut, narasi reformasi sektor keamanan hanya akan menjadi slogan tanpa makna substantif bagi korban dan masyarakat yang selama ini mengalami dampak langsung.
Akianus juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak bisa terus-menerus mengandalkan pendekatan keamanan. Negara harus mengedepankan dialog, penghormatan terhadap HAM, serta pembangunan yang berkeadilan. Reformasi sektor keamanan yang komprehensif, termasuk pembenahan peradilan militer, akan menjadi fondasi penting untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat dan bermartabat di Papua.
Sebagai penutup, Ikatan Mahasiswa Papua Jadetabek mengajak seluruh elemen bangsa, pemerintah, DPR, serta masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong reformasi sektor keamanan yang utuh dan berkeadilan. Fokus pada satu institusi saja tidak akan menyelesaikan persoalan struktural yang ada. Sudah saatnya reformasi dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia demi terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.
