Tangerang, 10 Maret 2026 – Kematian tragis seorang pelajar berusia 14 tahun dalam insiden patroli aparat di Tual, Maluku, memicu reaksi keras dari berbagai elemen sipil, termasuk Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). KSBSI ini secara resmi meminta Mabes Polri untuk menjadikan peristiwa kelam ini sebagai momentum evaluasi mendasar terhadap penggunaan kekuatan di lapangan.
Pakpahan, salah satu pimpinan di KSBSI mengatakan bahwa hilangnya nyawa anak di bawah umur bukan sekadar insiden teknis, melainkan sinyal adanya masalah sistemik dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). “Kami sangat berduka. Namun, duka ini harus menjadi bahan bakar untuk perbaikan. Polri perlu meninjau kembali bagaimana SOP penggunaan kekuatan dijalankan, terutama saat berhadapan dengan massa atau situasi patroli di pemukiman warga,” ujarnya.
Selain SOP, ia juga menyoroti pentingnya reformasi pada sistem pelatihan pengendalian massa. Menurutnya, pelatihan tidak boleh hanya fokus pada aspek taktis-teknis, tetapi juga pada aspek psikologis dan pemahaman hak asasi manusia. Hal ini krusial agar personel di lapangan mampu melakukan penilaian risiko yang tepat sebelum mengambil tindakan yang berpotensi fatal.
Narasi yang dibangun adalah narasi konstruktif. KSBSI menekankan bahwa desakan ini bertujuan agar Polri semakin dicintai masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan. Mekanisme pengawasan internal juga harus diperketat agar setiap pelanggaran prosedur dapat dideteksi dan ditindak tanpa kompromi.
Terakhir, perubahan budaya organisasi yang menjauhi penggunaan kekerasan berlebih harus dimulai dari level pendidikan hingga operasional. “Kita tidak ingin ada lagi nyawa pelajar yang melayang sia-sia. Demi Polri yang lebih baik, evaluasi total adalah harga mati,” pungkasnya.
