Polri Perlu Dekonstruksi Budaya Kekerasan Demi Profesionalisme

Ilustrasi Suara Buruh
Ilustrasi Suara Buruh

Jakarta, 10 Maret 2026 – Kematian seorang anak berusia 14 tahun di Tual, Maluku, saat patroli aparat berlangsung, meninggalkan luka mendalam bagi bangsa. Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-SARBUMUSI) melihat fenomena ini bukan sebagai oknum semata, melainkan sebagai tantangan besar bagi budaya organisasi di tubuh kepolisian. Dalam pernyataannya, K-SARBUMUSI mengajak semua pihak untuk melihat kasus ini sebagai cermin untuk berbenah.

Kekerasan seharusnya menjadi jalan terakhir (last resort), namun fakta di lapangan seringkali menunjukkan hal berbeda. K-SARBUMUSI mendorong agar Polri melakukan dekonstruksi terhadap budaya organisasi yang selama ini mungkin masih mentoleransi penggunaan kekerasan yang tidak proporsional. Transformasi menuju Polri yang humanis harus dimulai dengan mengevaluasi secara jujur bagaimana personel dilatih dan diawasi.

“Sistem pelatihan pengendalian massa kita perlu diperbarui. Harus ada penekanan pada de-eskalasi konflik daripada konfrontasi fisik,” ungkap Farudi, perwakilan K-SARBUMUSI.

Mereka juga menyoroti perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal yang transparan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai alat kendali agar SOP tetap dipatuhi di medan sesulit apa pun.

Dengan evaluasi komprehensif pada SOP penggunaan kekuatan, diharapkan Polri dapat kembali pada khitahnya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Tragedi Tual adalah alarm keras. Jika Polri mampu belajar dari kesalahan ini dan melakukan reformasi struktural serta kultural, maka kepercayaan publik akan kembali menguat. Perubahan ini bukan untuk menyudutkan institusi, melainkan bentuk kecintaan agar Polri tumbuh menjadi lembaga yang lebih profesional dan bermartabat.

Pos terkait