Jakarta – Kelompok Driver Legend Indonesia menyampaikan kritik terhadap arah pembahasan reformasi sektor keamanan yang dinilai belum dimaknai secara utuh. Menurut mereka, wacana reformasi yang saat ini berkembang di ruang publik cenderung hanya diarahkan kepada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sementara persoalan lain yang juga sangat penting, seperti isu impunitas di lingkungan militer, justru belum mendapat perhatian yang proporsional.
Driver Legend Indonesia menilai bahwa reformasi sektor keamanan seharusnya dipahami sebagai agenda besar yang mencakup seluruh institusi yang memiliki kewenangan dalam bidang keamanan negara. Oleh karena itu, apabila pembahasan reformasi hanya difokuskan pada Polri, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa persoalan akuntabilitas hanya berada pada satu institusi saja, padahal dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan lain yang juga membutuhkan pembenahan secara serius.
Menurut perwakilan Driver Legend Indonesia, salah satu isu yang tidak boleh diabaikan adalah persoalan impunitas yang kerap dikaitkan dengan mekanisme peradilan militer.
“Selama ini, banyak pihak menilai bahwa proses hukum terhadap anggota militer yang terlibat pelanggaran masih cenderung tertutup dan kurang transparan karena diselesaikan melalui mekanisme peradilan internal militer.” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa ada ruang perlindungan yang terlalu kuat bagi aparat militer ketika berhadapan dengan persoalan hukum.
Driver Legend Indonesia menegaskan bahwa reformasi sektor keamanan yang komprehensif harus mampu menjawab persoalan akuntabilitas di semua institusi, termasuk memastikan bahwa proses hukum terhadap aparat negara dapat berjalan secara transparan, adil, dan terbuka. Dengan demikian, tidak ada lagi kesan bahwa aparat memiliki kekebalan hukum atau berada di atas mekanisme hukum yang berlaku bagi masyarakat luas.
Lebih lanjut, mereka berpandangan bahwa pembahasan mengenai reformasi peradilan militer merupakan hal yang mendesak untuk kembali didorong. Tujuannya bukan untuk melemahkan institusi militer, melainkan untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum dalam sistem demokrasi.
Reformasi tersebut juga diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran hukum yang melibatkan aparat negara dapat diproses secara transparan sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Driver Legend Indonesia berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak melihat reformasi sektor keamanan secara parsial. Pembenahan terhadap Polri memang penting, tetapi pada saat yang sama diskursus mengenai reformasi peradilan militer dan peningkatan akuntabilitas di lingkungan TNI juga perlu didorong secara serius agar reformasi sektor keamanan benar-benar berjalan secara menyeluruh.
“Dengan pendekatan yang komprehensif dan adil terhadap semua institusi keamanan, reformasi sektor keamanan di Indonesia dapat menghasilkan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara di masa mendatang.” pungkasnya.
