Jakarta — Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM KontraS, Andrie Yunus, menuai sorotan luas dari berbagai kalangan, termasuk aktivis perempuan dan pembela HAM. Dalam podcast Roemah Palapa bertajuk “Ujian Keadilan di Balik Teror Air Keras”, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati Tangka, menyampaikan pandangannya yang cukup tajam terkait peristiwa tersebut.
Mike menilai, insiden yang menimpa Andrie bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan memiliki dimensi yang lebih serius terhadap kondisi demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.
“Saya sangat yakin bahwa penyiraman air keras kepada Andrie Yunus itu bukan perkara pidana biasa. Ini adalah sebuah strategi untuk menakut-nakuti, membangun kultur bahwa bersuara dan membela HAM itu berbahaya,” ujar Mike.
Ia mengungkapkan bahwa Andrie Yunus selama ini dikenal sebagai sosok yang aktif dan vokal dalam mengkritisi berbagai kebijakan negara, khususnya terkait sektor keamanan, termasuk isu militerisme dan peran aparat dalam ruang sipil.
Menurutnya, peristiwa ini juga menambah daftar panjang kekerasan terhadap aktivis yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap secara tuntas.
“Kalau kita melihat ke belakang, banyak sekali kasus kekerasan terhadap aktivis yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Kita tidak tahu siapa pelakunya, siapa dalangnya, dan sanksi yang tegas pun tidak pernah terlihat,” jelasnya.
Mike juga menyinggung bahwa pola kekerasan terhadap pembela HAM berpotensi menciptakan rasa takut di tengah masyarakat sipil. Bahkan, ia mengingatkan bahwa ancaman serupa bisa menimpa siapa saja yang bersuara kritis.
“Kemarin Andrie, besok bisa siapa saja. Ini yang membuat kami melihat bahwa ada ancaman nyata terhadap kebebasan berekspresi,” tambahnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa peristiwa ini tidak akan menghentikan perjuangan para aktivis dalam menyuarakan isu-isu HAM dan keadilan.
“Kasus Andrie tidak akan membuat kami takut. Justru kami akan semakin berani bersuara melawan pelanggaran HAM dan praktik impunitas,” tegas Mike.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan menimbulkan desakan agar aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas pelaku, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik serangan tersebut.
Sejumlah pihak menilai, penyelesaian kasus ini akan menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam menjamin perlindungan terhadap pembela HAM dan menjaga ruang demokrasi tetap hidup.
