Jakarta, 8 April 2026 – Menyikapi dinamika dan kritik serta ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah secara inkonstitusional dari seorang tokoh intelektual, Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Jakarta, menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menyerukan kepada semua pihak agar menghormati mandat rakyat
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah hasil proses demokrasi Pemilu yang sah. Segala upaya untuk mengganti kepemimpinan nasional wajib mengikuti mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam undang-undang.
2. Menyayangkan diksi provokatif
Kami berpandangan, bahwa meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang, kami sangat menyayangkan penggunaan diksi “menjatuhkan” di luar jalur formal oleh seorang tokoh intelektual. Narasi tersebut berpotensi memicu kegaduhan dan mengganggu stabilitas politik nasional. Pergerakan tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi yang harus dikelola melalui dialog dan penguatan kinerja,dengan berpegang teguh pada aturan konstitusi yang berlaku
3. Mengajak semua untuk tetap fokus pada pembangunan
Kami mengajak seluruh elemen mayarakat untuk mendukung penuh langkah pemerintah untuk tetap fokus bekerja demi kepentingan rakyat tanpa terdistraksi oleh kegaduhan politik yang tidak produktif.
4. Mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu
Kami mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyampaikan aspirasi dan kritik melalui cara-cara yang santun, konstruktif, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku demi menjaga persatuan bangsa. Demokrasi dan kebebasan berpendapat tetaplah harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
5. Menjaga Stabilitas Nasional di Tengah Ketidakpastian Global
Menggarisbawahi bahwa di tengah situasi politik, keamanan dan ekonomi global yang dinamis, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri adalah modal utama pembangunan. Segala bentuk narasi yang berpotensi menciptakan kegaduhan yang tidak produktif harus dihindari, agar energi bangsa tidak habis untuk konflik internal, melainkan fokus pada penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
