Jakarta – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyusul penilaian terhadap kinerja lembaga tersebut yang disebut “brutal” dan tidak berbasis perencanaan yang terukur.
Menurut Hari, pola pengelolaan di BGN saat ini menunjukkan kecenderungan tidak sistematis, terutama dalam tata kelola anggaran dan pelaksanaan program.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu efektivitas program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pengelolaan anggaran terkesan tidak terprogram secara sistematis dan terarah,” ujar Hari di Jakarta, pada Selasa, 14 April 2026.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya informasi yang tidak utuh di tingkat pengambil kebijakan, sehingga berisiko membuat Presiden menerima laporan yang bersifat “asal bapak senang” (ABS).
Sorotan terhadap BGN menguat di tengah berbagai persoalan dalam implementasi program MBG.
Program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu dinilai menghadapi tantangan berulang, mulai dari tahap perencanaan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan.
Hari mengungkapkan, sejumlah proyek pengadaan di lingkungan BGN turut menjadi perhatian publik.
Di antaranya pengadaan 32 ribu unit laptop, alat makan program MBG senilai Rp4 triliun, pengadaan motor listrik senilai Rp2,4 triliun, serta anggaran jasa event organizer (EO) sebesar Rp113 miliar.
Ia menilai respons internal BGN terhadap berbagai persoalan tersebut cenderung bersifat reaktif.
“Penanganan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan tambal sulam, bukan pembenahan sistemik,” kata Hari.
Menurut dia, pola tersebut berisiko memperbesar inefisiensi anggaran sekaligus menurunkan kualitas layanan program.
Selain itu, isu pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN juga menjadi sorotan, khususnya terkait transparansi proses tender, potensi pembengkakan anggaran, serta dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dalam pengadaan logistik pendukung MBG.
Meski belum seluruhnya terkonfirmasi sebagai pelanggaran hukum, rangkaian isu tersebut dinilai memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga.
Hari menegaskan bahwa evaluasi tidak cukup hanya menyasar aspek administratif, tetapi juga harus menyentuh kepemimpinan.
Ia mendorong Presiden untuk mengambil langkah tegas jika tidak terdapat perbaikan kinerja dalam waktu dekat.
“Jika basis penilaian hanya pada loyalitas tanpa indikator hasil kerja yang jelas, maka BGN berpotensi menjadi beban dalam pemerintahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih banyak sumber daya manusia yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin BGN secara lebih profesional dan akuntabel.
Oleh karena itu, langkah antisipatif dinilai penting agar persoalan tidak berkembang lebih luas.
“Program MBG pada dasarnya sangat baik dan strategis. Namun, jika tidak dikelola dengan kepemimpinan yang tepat, program ini justru bisa mengalami distorsi dalam pelaksanaannya,” kata Hari.
Menjelang dua tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto, ia menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan agar program prioritas nasional tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
Hingga berita ini diposting, belum ada upaya konfirmasi kepada Kepala BGN Dadan Hindayana terkait desakan Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, tersebut di atas.
