JAKARTA — Dinamika ruang digital Indonesia kembali diwarnai oleh kehadiran akun-akun media sosial, salah satunya seperti Gerpol TV, yang gencar melayangkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kendati kritik merupakan bagian dari demokrasi, pola penyampaian informasi dari akun-akun alternatif tersebut kini menuai beragam tanggapan dari netizen karena dinilai rentan memicu bias informasi.
Menyikapi maraknya dinamika konten politik di media sosial, pemerintah secara konsisten meminta masyarakat pengguna internet untuk selalu memperkuat literasi digital. Edukasi publik dinilai jauh lebih efektif ketimbang sekadar melakukan penindakan di hilir.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa pemerintah pada prinsipnya menghormati kebebasan berpendapat dan tidak akan membungkam kritik yang masuk lewat ruang siber. Namun, ia menggarisbawahi bahwa batasan tegas yang harus dijaga bersama adalah penolakan terhadap penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian.
“Pola penyebaran informasi yang tidak terkonfirmasi dapat menimbulkan dampak serius bagi keselamatan warga negara serta mengancam persatuan,” ujar Meutya Hafid dalam keterangannya. Publik diimbau untuk membudayakan prinsip “saring sebelum sharing” guna memastikan ekosistem digital nasional tetap sehat dan kondusif.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi telah berupaya menghubungi pengelola akun terkait untuk meminta tanggapan atas sorotan netizen, namun belum mendapatkan respons.
