Jakarta – Koordinator Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) seluruh Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah agar berjalan sesuai arah kebijakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Yogi, sikap kritis mahasiswa merupakan bagian dari tradisi intelektual yang harus terus dijaga dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang disampaikan mahasiswa bukan dimaksudkan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam memastikan setiap program yang dijalankan berada pada koridor yang tepat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Mahasiswa harus hadir sebagai mitra kritis pemerintah. Mengawal, mengawasi, dan memberikan masukan agar setiap program benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa BEM PTMA seluruh Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya ruang dialog yang sehat antara mahasiswa dan pemerintah. Dalam hal ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan dan solusi konstruktif terhadap berbagai persoalan bangsa.
Yogi juga menilai bahwa keberhasilan program pemerintah sangat ditentukan oleh keterbukaan terhadap evaluasi publik. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah tetap membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi mahasiswa dan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
“Kontrol dari mahasiswa penting agar tidak terjadi penyimpangan, salah sasaran, atau kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk menjaga etika dalam menyampaikan pendapat, baik melalui forum diskusi, kajian akademik, maupun penyampaian aspirasi di ruang publik secara damai dan bertanggung jawab.
Menurutnya, peran mahasiswa dalam mengawal pemerintahan merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan memastikan pembangunan nasional berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.
“Mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga arah kebijakan publik tetap berada di jalur yang benar demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
