Oleh: Ayik Heriansyah
Setiap kali rupiah melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi, narasi resmi hampir selalu berlindung di balik faktor klise yaitu suku bunga AS, arus modal keluar, dan ketidakpastian global. Penjelasan ini tidak salah secara akademis, namun gagal menangkap konteks geopolitik yang mengitarinya.
Tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan domestik bukan sekadar gejala moneter murni, melainkan juga pengaruh dari geopolitik Indo Pasifik. Rivalitas antara Amerika dengan Cina dalam perebutan dominasi di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.
Tekanan ini diduga berkaitan dengan negosiasi strategis antara Indonesia dengan Amerika Serikat, dalam Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Meski memerlukan pembuktian lebih lanjut, dugaan ini krusial untuk menguji sejauh mana kedaulatan kita dipertaruhkan di meja diplomasi.
Bagi banyak analis, MDCP adalah strategi AS untuk memperkuat dominasi di Indo-Pasifik. Posisi Indonesia yang menguasai Selat Malaka dan di bawah Laut Cina Selatan memberikan nilai tawar geopolitik yang teramat tinggi dalam rivalitas AS-Tiongkok. Di kawasan ini, kerja sama pertahanan menentukan keseimbangan kekuasaan (balance of power).
Sinyal ini kian menguat dalam beberapa bulan terakhir melalui laporan mengenai ambisi AS mengamankan akses lebih luas di ruang udara Indonesia untuk mobilitas pesawat tempur mereka. Kendati belum diverifikasi sebagai kebijakan resmi, rumor ini menegaskan posisi Jakarta terlalu seksi untuk diabaikan, membuat ruang tawar kita semakin krusial sekaligus rentan.
Indikasi intervensi non-ekonomi ini teperikan dari anomali pasar baru-baru ini. Ketika perang terbuka antara Iran dengan AS-Israel memasuki masa jeda (cooling down), rupiah justru bergeming dan tetap tertekan. Secara teori, dengan meredanya konflik di Timur Tengah seharusnya memicu rebound nilai rupiah. Tetapi mengapa harga rupiah tetap nyungsep?
Tentu saja, fenomena ini tidak serta-merta menjadi bukti bahwa AS sengaja menekan rupiah demi memaksakan keinginannya mendapat akses luas di ruang udara Indonesia. Tidak ada bukti sefrontal itu.
Namun, ekonomi politik internasional tidak bekerja lewat ancaman verbal yang vulgar. Tekanan hadir melalui penciptaan “lingkungan strategis yang mencekik,” yang secara perlahan mempersempit posisi suatu negara dan memperlemah daya tawarnya.
Tekanan ekonomi pun jarang datang sendiri. Ketika rupiah limbung, situasi domestik diperkeruh oleh demonstrasi mahasiswa dan karut-marut pelayanan publik seperti gangguan listrik PLN yang berulang. Terlepas dari apa penyebab teknisnya, akumulasi gejolak ekonomi, sosial, dan psikologi massa ini sukses menciptakan opini bahwa negara sedang mengalami krisis multidimensi.
Pelajaran pahit dari dinamika ini adalah bahwa kedaulatan diuji lewat ketahanan moneter dan kohesi sosial. Sejarah mencatat, kedaulatan sebuah negara perlahan sirna akibat tekanan yang memaksa berlutut di meja perundingan.
