PATI, JAWA TENGAH – Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri melalui Subdit Intelair menggelar diskusi bersama kelompok nelayan di Pelabuhan Juana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (14/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) di wilayah perairan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat pesisir.
Mewakili Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Seksi Operasional Subdit Intelair AKBP Suratno, S.H., M.M., Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono, Wakil Ketua Heri, Ketua DPC HNSI Pati Rasmijan, Ketua Kelompok Jaring Tarik Berkantong Jasiman, Ketua Aksi Nelayan Pati Agung, serta sejumlah perwakilan nelayan.
Dalam dialog tersebut, Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat pesisir sebagai langkah strategis menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan. Upaya tersebut dilakukan melalui deteksi dini, pemetaan potensi kerawanan, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengantisipasi potensi konflik sosial, termasuk yang dipicu oleh dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Selain membahas situasi Kamtibmas, Ditpolair juga mengingatkan para nelayan agar selalu mengutamakan keselamatan saat melaut. Nelayan diimbau untuk memperhatikan prakiraan cuaca dan tinggi gelombang, memastikan seluruh peralatan keselamatan tersedia dan berfungsi dengan baik, serta memeriksa kelayakan kapal sebelum berlayar.
“Melalui komunikasi yang baik, deteksi dini, dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, kami berharap situasi Kamtibmas di wilayah perairan tetap aman dan kondusif. Kami juga mengingatkan para nelayan agar selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan prakiraan cuaca, melengkapi alat keselamatan, dan memastikan kapal dalam kondisi laik laut sebelum berlayar,” ujar AKBP Suratno.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiono, menyampaikan apresiasi kepada Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri yang telah membuka ruang dialog secara langsung dengan para nelayan. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana efektif untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.
Dalam kesempatan itu, para nelayan menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari dampak kenaikan harga BBM terhadap biaya operasional penangkapan ikan, persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan Vessel Monitoring System (VMS), regulasi perizinan kapal, hingga menurunnya minat generasi muda untuk berprofesi sebagai nelayan.
Eko Budiono juga berharap kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian harga khusus solar bagi kapal perikanan berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT) sebesar Rp15.000 per liter dapat segera direalisasikan, mengingat saat ini telah memasuki musim penangkapan ikan.
“Kebijakan tersebut akan sangat membantu mengurangi beban biaya operasional dan logistik kapal, sehingga produktivitas nelayan meningkat dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat semakin baik,” katanya.
Ia juga berharap Polri terus menjadi jembatan komunikasi antara nelayan dan pemerintah, sehingga setiap aspirasi masyarakat pesisir dapat tersampaikan dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berpihak kepada nelayan.
Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung misi kedua Asta Cita Presiden, yakni memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Kehadiran Polri di tengah masyarakat nelayan diharapkan mampu menciptakan keamanan laut yang kondusif sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
