Kawal Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Mahasiswa Atma Jaya Tekankan Kritik Berbasis Data dan Solusi

M. Bintang Senat FH Unika Atma Jaya
M. Bintang Senat FH Unika Atma Jaya

JAKARTA – Menjelang dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Bintang dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga stabilitas nasional, mengawal kebijakan pemerintah, serta mendorong terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

Menurut Muhammad Bintang, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi. Sebagai kelompok intelektual yang memiliki tanggung jawab akademis dan moral, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.

Ia menilai bahwa dukungan dan kritik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan demokrasi. Keduanya justru menjadi modal penting untuk membangun pemerintahan yang stabil, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi juga harus objektif dalam melihat setiap kebijakan pemerintah. Kita tidak boleh hanya mengkritik tanpa memberikan solusi, dan kita juga tidak boleh mendukung tanpa melakukan pengawasan. Ketika program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, sudah sepatutnya kita dukung. Namun, ketika terdapat kebijakan yang perlu dievaluasi, mahasiswa harus berani menyampaikan kritik secara konstruktif,” ujar Muhammad Bintang.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, diperlukan partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai agenda pembangunan nasional. Mulai dari sektor pendidikan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Muhammad Bintang juga menekankan bahwa supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan publik perlu dijalankan berdasarkan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, stabilitas pemerintahan bukan berarti tidak adanya kritik atau perbedaan pendapat. Justru, pemerintahan yang stabil harus dibangun melalui sistem demokrasi yang sehat, ruang partisipasi publik yang terbuka, serta keberanian menerima masukan dan evaluasi dari masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

“Stabilitas nasional tidak boleh dimaknai sebagai kondisi tanpa kritik. Stabilitas harus berjalan beriringan dengan demokrasi, supremasi hukum, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Mahasiswa hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terjebak dalam polarisasi politik maupun perbedaan kepentingan kelompok. Mahasiswa harus menjaga independensi, mengedepankan argumentasi berbasis data, serta membangun budaya diskusi yang sehat dan produktif.

Muhammad Bintang berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terus membuka ruang dialog dengan kalangan akademisi, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat sipil agar setiap kebijakan yang dilahirkan dapat memperoleh masukan serta pengawasan secara objektif.

Baginya, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar target pembangunan jangka panjang, melainkan cita-cita bersama yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, kualitas kepemimpinan, penegakan hukum yang adil, serta keterlibatan aktif generasi muda.
Oleh karena itu, mahasiswa hari ini harus mulai mempersiapkan diri menjadi generasi yang berintegritas, memiliki kompetensi, berwawasan kebangsaan, serta mampu mengambil bagian dalam pembangunan nasional.

Menutup pernyataannya, Muhammad Bintang menegaskan bahwa mahasiswa harus mengambil posisi sebagai mitra kritis pemerintah, bukan sekadar menjadi pendukung maupun penentang tanpa dasar argumentasi.

“Menuju Indonesia Emas 2045, kita membutuhkan pemerintahan yang stabil, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dukungan mahasiswa menjadi energi untuk menyukseskan program-program yang baik, sedangkan kritik mahasiswa menjadi instrumen evaluasi agar kebijakan terus diperbaiki. Keduanya merupakan kontribusi nyata mahasiswa bagi masa depan bangsa. Mari kita kawal pemerintahan Prabowo-Gibran dengan sikap kritis, objektif, dan bertanggung jawab,” tutup Muhammad Bintang.

Mahasiswa bersuara bukan untuk melemahkan pemerintahan, melainkan untuk memastikan demokrasi tetap hidup, hukum tetap tegak, dan cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat diperjuangkan bersama.

Pos terkait