JAKARTA – Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia (ILMISPI) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Diskusi dan Konsolidasi: Menyatukan Gagasan, Menjawab Persoalan Bangsa” pada Kamis (15/10/2026), bertempat di Auditorium Wahidin, Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog, pertukaran gagasan, sekaligus konsolidasi antarelemen mahasiswa, akademisi, dan pemerhati politik dalam merespons berbagai dinamika kebangsaan. Sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian dalam forum tersebut, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), fenomena militerisasi dalam kehidupan sipil, hingga berbagai tantangan demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas kepemimpinan nasional.
Dalam diskusi tersebut, ILMISPI menegaskan bahwa berbagai persoalan bangsa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, mewujudkan keadilan sosial, memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, serta menjaga keberlangsungan demokrasi. Persoalan konkret yang dihadapi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh tenggelam di tengah kepentingan maupun dinamika elite politik.
Selain menyoroti persoalan sosial dan kebangsaan, forum ini turut membahas pentingnya integritas dan kapasitas intelektual dalam kepemimpinan nasional. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, kepemimpinan nasional tidak dapat dipisahkan dari tradisi intelektualitas, pendidikan, dan pergulatan pemikiran. Para pendiri bangsa membangun gagasan mengenai kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial melalui proses belajar, membaca, berdiskusi, serta mengembangkan pemikiran kritis terhadap berbagai persoalan masyarakat dan negara.
Bagi ILMISPI, intelektualitas seorang pemimpin tidak semata-mata diukur berdasarkan gelar akademik yang dimiliki, melainkan juga melalui kemampuan memahami persoalan bangsa, mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan rasional, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat. Pendidikan dan kapasitas intelektual merupakan aspek penting dalam membangun kepemimpinan yang memiliki visi, integritas, serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Pembahasan tersebut kemudian mengantarkan diskusi pada pertanyaan mendasar mengenai relevansi persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden adalah paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa gelar sarjana belum menjadi persyaratan formal untuk menduduki jabatan presiden maupun wakil presiden.
Oleh karena itu, ILMISPI berpandangan bahwa perdebatan mengenai standar pendidikan kepemimpinan nasional tidak seharusnya berhenti pada persoalan perlu atau tidaknya gelar akademik. Lebih dari itu, pembahasan harus diarahkan pada bagaimana memastikan kapasitas intelektual, integritas, kompetensi, dan akuntabilitas seseorang dalam menjalankan tanggung jawab memimpin negara.
Persoalan tersebut dinilai semakin relevan di tengah rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Momentum penyusunan regulasi pemilu harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai ketentuan penyelenggaraan pemilu, termasuk persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. ILMISPI menilai bahwa pembentukan regulasi pemilu ke depan tidak boleh semata-mata menjadi ruang kompromi kepentingan politik antarpartai, tetapi harus mampu menjamin kualitas demokrasi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat luas.
Dalam pandangan ILMISPI, pembahasan RUU Pemilu perlu membuka ruang partisipasi publik yang bermakna, khususnya bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Persoalan mengenai standar pendidikan, transparansi dokumen pencalonan, mekanisme verifikasi persyaratan, serta akuntabilitas penyelenggara pemilu harus menjadi bagian dari evaluasi regulasi. Tujuannya bukan untuk membatasi hak politik warga negara secara sewenang-wenang, melainkan memastikan bahwa setiap persyaratan pencalonan memiliki kejelasan, kepastian hukum, dan diterapkan secara setara kepada seluruh kandidat.
Lebih jauh, ILMISPI menegaskan bahwa persoalan kesejahteraan rakyat dan integritas kepemimpinan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Negara harus mampu menjawab persoalan masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap pemegang kekuasaan memiliki kapasitas, integritas, dan tanggung jawab publik. Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan prosedur pemilihan, tetapi juga harus memperhatikan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan melalui proses tersebut.
Forum diskusi ini juga menyoroti pentingnya peran gerakan mahasiswa dalam merespons berbagai situasi kebangsaan. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton atas dinamika politik dan kebijakan negara. Mahasiswa perlu membangun kesadaran kolektif, memperkuat tradisi intelektual, mengembangkan kajian kritis, serta menghadirkan gerakan yang terorganisasi dan berpijak pada kepentingan masyarakat luas.
Dalam konteks tersebut, ILMISPI bersama HIMAPOLINDO dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya mulai merumuskan langkah konsolidasi untuk menyatukan perspektif, menyelaraskan agenda perjuangan, serta membangun arah gerakan mahasiswa ke depan. Konsolidasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan antarlembaga, tetapi berkembang menjadi kekuatan kolektif yang mampu mengawal kebijakan publik, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan memberikan respons terhadap berbagai persoalan bangsa.
Kegiatan ini turut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang yang berbeda, yakni pemerhati politik Dimas Oky Nugroho, dosen Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta Luthfi Hasanal Balqiah, S.Sos., M.I.P., serta mahasiswa GLM UPNVJ Thariq Rifqi Verdyansah. Kehadiran para narasumber memberikan perspektif yang beragam, mulai dari pengamatan politik, kajian akademis, hingga pengalaman dan refleksi gerakan mahasiswa.
Melalui kegiatan ini, ILMISPI berharap ruang diskusi dan konsolidasi dapat menjadi fondasi bagi lahirnya gerakan mahasiswa yang lebih terarah, kritis, dan progresif. Pertukaran gagasan harus mampu diterjemahkan menjadi agenda bersama, sedangkan kritik terhadap kebijakan negara harus disertai argumentasi yang kuat, kajian mendalam, serta keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat.
Fathan Nurul Mubin selaku DPM UMT Tangerang meyakini bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan, tetapi juga oleh keberanian masyarakat sipil, khususnya mahasiswa, dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Menurutnya, menyatukan gagasan merupakan langkah awal dalam membangun kekuatan kolektif mahasiswa. Namun, gagasan tersebut harus dilanjutkan melalui konsolidasi yang berkelanjutan agar mampu melahirkan gerakan yang terorganisasi, memiliki arah perjuangan, serta konsisten dalam mengawal kepentingan rakyat.
Melalui forum ini, ILMISPI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang berhimpunnya gagasan, memperkuat solidaritas antarlembaga mahasiswa, dan menghadirkan gerakan intelektual yang kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan. Sebab, mahasiswa tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memahami realitas sosial dan politik, tetapi juga mengambil bagian dalam mendorong perubahan demi terwujudnya kehidupan demokrasi yang berkeadilan.





