Muhammad Sodri dan ILMISPI Dorong Gerakan Mahasiswa Lebih Kritis, Terarah, dan Terorganisasi

M. Sodri DPM Universitas Muhammadiyah Jakarta
M. Sodri DPM Universitas Muhammadiyah Jakarta

JAKARTA – Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia (ILMISPI) menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Diskusi dan Konsolidasi: Menyatukan Gagasan, Menjawab Persoalan Bangsa” pada Rabu (7/10/2026), bertempat di Auditorium Wahidin, Fakultas Kedokteran, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog, pertukaran gagasan, sekaligus konsolidasi antarelemen mahasiswa, akademisi, dan pemerhati politik dalam merespons berbagai dinamika kebangsaan. Sejumlah isu strategis menjadi perhatian dalam forum tersebut, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), fenomena militerisasi dalam kehidupan sipil, hingga berbagai tantangan demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas kepemimpinan nasional.

Dalam forum diskusi tersebut, ILMISPI menegaskan bahwa berbagai persoalan bangsa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, mewujudkan keadilan sosial, melindungi lingkungan hidup, serta menjaga keberlangsungan demokrasi. Persoalan konkret yang dihadapi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan negara dan tidak boleh tenggelam di tengah dinamika maupun kepentingan elite politik.
Selain membahas persoalan sosial dan kebangsaan, forum ini turut menyoroti pentingnya integritas dan kapasitas intelektual dalam kepemimpinan nasional.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kepemimpinan bangsa tidak dapat dipisahkan dari tradisi intelektualitas, pendidikan, dan pergulatan pemikiran. Para pendiri bangsa membangun gagasan tentang kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial melalui tradisi belajar, membaca, berdiskusi, serta mengembangkan pemikiran kritis terhadap persoalan masyarakat dan negara.

Bagi ILMISPI, intelektualitas seorang pemimpin tidak semata-mata diukur berdasarkan gelar akademik yang dimiliki, melainkan juga melalui kemampuan memahami persoalan bangsa, mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan rasional, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat. Pendidikan dan kapasitas intelektual merupakan aspek penting dalam membangun kepemimpinan yang memiliki visi, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Pembahasan tersebut kemudian mengarah pada pertanyaan mendasar mengenai relevansi persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden adalah paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Dengan demikian, gelar sarjana belum menjadi persyaratan formal dalam pencalonan presiden maupun wakil presiden.

Dalam pandangan ILMISPI, perdebatan mengenai standar pendidikan kepemimpinan nasional tidak seharusnya berhenti pada persoalan perlu atau tidaknya gelar akademik. Lebih dari itu, perlu ada pembahasan mengenai bagaimana memastikan kapasitas intelektual, integritas, kompetensi, serta akuntabilitas seseorang dalam menjalankan mandat kepemimpinan negara.

Isu tersebut dinilai semakin relevan di tengah rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Momentum pembentukan regulasi pemilu perlu dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terhadap berbagai ketentuan penyelenggaraan pemilu, termasuk persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden. ILMISPI memandang bahwa pembentukan regulasi pemilu tidak semestinya hanya menjadi ruang kompromi kepentingan politik antarpartai, tetapi juga harus memperhatikan kualitas demokrasi dan kepentingan masyarakat luas.

Oleh karena itu, pembahasan RUU Pemilu perlu membuka ruang partisipasi publik yang bermakna, khususnya bagi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Sejumlah aspek seperti standar pendidikan, transparansi dokumen pencalonan, mekanisme verifikasi persyaratan, serta akuntabilitas penyelenggara pemilu perlu menjadi bagian dari evaluasi regulasi. Hal tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara secara sewenang-wenang, melainkan memastikan setiap persyaratan pencalonan memiliki kejelasan, kepastian hukum, dan diterapkan secara setara kepada seluruh kandidat.

Lebih jauh, ILMISPI menekankan bahwa persoalan kesejahteraan rakyat dan integritas kepemimpinan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan bahwa pemegang kekuasaan menjalankan mandat dengan kapasitas, integritas, dan tanggung jawab publik. Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan prosedur pemilihan, tetapi juga perlu memperhatikan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan melalui proses tersebut.

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya peran gerakan mahasiswa dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton dalam dinamika politik dan kebijakan negara. Mahasiswa perlu membangun kesadaran kolektif, memperkuat tradisi intelektual, mengembangkan kajian kritis, serta menghadirkan gerakan yang terorganisasi dan berpijak pada kepentingan masyarakat luas.

Muhammad Sodri selaku perwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Muhammadiyah turut menekankan pentingnya ruang diskusi dan konsolidasi sebagai sarana membangun kesadaran kritis mahasiswa. Forum semacam ini menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai perspektif, memperluas wawasan, serta mendorong mahasiswa agar mampu membaca dan merespons persoalan bangsa secara lebih terarah.

Dalam konteks tersebut, ILMISPI bersama HIMAPOLINDO dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya mulai merumuskan langkah konsolidasi untuk menyatukan perspektif, menyelaraskan agenda perjuangan, serta membangun arah gerakan mahasiswa ke depan. Konsolidasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan antarlembaga, tetapi berkembang menjadi kekuatan kolektif yang mampu mengawal kebijakan publik, menyuarakan kepentingan masyarakat, dan memberikan respons terhadap berbagai persoalan bangsa.

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang yang berbeda, yakni pemerhati politik Dimas Oky Nugroho, dosen Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta Luthfi Hasanal Balqiah, S.Sos., M.I.P., serta mahasiswa GLM UPNVJ Thariq Rifqi Verdyansah. Kehadiran ketiga narasumber tersebut memberikan perspektif yang beragam, mulai dari pengamatan politik, kajian akademis, hingga pengalaman dan refleksi gerakan mahasiswa.

Melalui kegiatan ini, ILMISPI berharap ruang diskusi dan konsolidasi dapat menjadi fondasi bagi lahirnya gerakan mahasiswa yang lebih terarah, kritis, dan progresif. Pertukaran gagasan harus mampu diterjemahkan menjadi agenda bersama, sementara kritik terhadap kebijakan negara perlu dibangun melalui argumentasi, kajian yang mendalam, serta keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat.

ILMISPI meyakini bahwa masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan, tetapi juga oleh keberanian masyarakat sipil, khususnya mahasiswa, dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menyatukan gagasan merupakan langkah awal, sedangkan memperkuat konsolidasi menjadi upaya untuk memastikan gerakan mahasiswa tetap hadir sebagai kekuatan kritis dalam mengawal demokrasi dan menjawab berbagai persoalan bangsa.

Pos terkait