BALIKPAPAN – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (Uniba) menggelar diskusi publik bertema “Perlindungan Pembela HAM di Tengah Erosi Ruang Sipil di Indonesia” di Ballroom Putri Aji Karangmelenu, lantai 8 Gedung Fakultas Kedokteran Uniba, Kamis (29/10/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Rivaldi Nugraha, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Uniba; Wira Piliang dari Imparsial; serta Rahmadita Puan Akhirani dari Pusaka Kaltim (Pusat Advokasi Kalimantan Timur).
Kegiatan ini diikuti mahasiswa Universitas Balikpapan. Selain itu, sejumlah perwakilan mahasiswa dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan Politeknik Balikpapan (Poltekba) turut hadir untuk mengikuti pembahasan mengenai perlindungan pembela hak asasi manusia (HAM) dan kondisi ruang sipil di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Rivaldi Nugraha menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi para pembela HAM, termasuk aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, jurnalis memiliki peran penting dalam menyampaikan tuntutan masyarakat kepada publik. Namun, dalam menjalankan tugasnya di lapangan, jurnalis masih berpotensi menghadapi tindakan represif.
“Jurnalis merupakan profesi yang dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Mereka berperan menyampaikan kepada publik apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebebasan menyampaikan pendapat dalam aksi damai yang tidak disertai tindakan anarkis harus tetap dihormati. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar mahasiswa, masyarakat, dan jurnalis dapat menjalankan perannya tanpa intimidasi maupun tindakan yang menghambat kebebasan berekspresi.
Sementara itu, Wira Piliang menjelaskan sejarah dan kiprah Imparsial yang berdiri pada era reformasi serta didirikan oleh sejumlah tokoh, termasuk almarhum Munir, aktivis HAM Indonesia.
Ia menyampaikan bahwa Imparsial berkomitmen mendorong penguatan demokrasi dan perlindungan HAM. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip demokrasi dan tidak didominasi pendekatan militeristik.
Wira juga menyoroti sejumlah fenomena yang dinilainya menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih relevan untuk dibahas dalam konteks kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini.
Pada kesempatan yang sama, Rahmadita Puan Akhirani dari Pusaka Kaltim membahas berbagai persoalan HAM serta pentingnya pengorganisasian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak warga.
Ia turut mengangkat sejumlah persoalan di Kalimantan Timur, antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), diskriminasi terhadap aktivis perempuan, serta berbagai isu HAM di tingkat nasional.
Diskusi berlangsung interaktif dengan beragam pandangan dan tanggapan dari para narasumber maupun peserta. Pertukaran gagasan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memahami berbagai tantangan dalam upaya perlindungan pembela HAM dan menjaga kebebasan sipil.
Melalui kegiatan ini, BEM Fakultas Hukum Uniba berharap pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan pembela HAM, kebebasan berekspresi, dan demokrasi semakin meningkat. Kehadiran mahasiswa lintas kampus juga diharapkan dapat memperluas ruang dialog serta mendorong kepedulian generasi muda terhadap persoalan HAM dan kondisi ruang sipil di Indonesia.
