KH Luthfi Fauzi Desak TNI Evaluasi Personel Usai Dugaan Pemukulan Enam Santri

KH Luthfi Fauzi Pangandaran
KH Luthfi Fauzi Pangandaran

PANGANDARAN – Kasus dugaan kekerasan terhadap enam santri Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menuai keprihatinan dari kalangan pesantren.

Pimpinan Ponpes Riyadussalikin, KH Luthfi Fauzi, turut angkat bicara menyikapi dugaan aksi kekerasan yang dilakukan seorang pria yang disebut-sebut sebagai oknum anggota TNI dari Yon TP 336 Merak Sakti terhadap enam santri tersebut.

Peristiwa bermula ketika dua santri yang berada di luar lingkungan pesantren dihampiri dan diinterogasi oleh seorang pria (HC) yang diduga oknum anggota TNI. Keduanya kemudian mengalami pemukulan.

Tak berhenti di situ, pelaku masuk ke lingkungan pesantren dan kembali melakukan kekerasan terhadap santri lain yang sedang berjaga.
Total enam santri laki-laki dilaporkan menjadi korban dugaan pemukulan berulang kali menggunakan benda menyerupai selang latihan.

Bahkan, HC yang mengenakan kaus beridentitas TNI dan celana dinas tersebut sempat mencari Endang dengan menggedor rumah pengasuh pesantren.

Situasi semakin mencekam ketika pelaku beralih ke asrama santriwati. Pintu asrama digedor menggunakan kaki hingga membuat para penghuni ketakutan.

Meski tidak ada santriwati yang dilaporkan mengalami luka fisik, insiden tersebut meninggalkan trauma bagi para penghuni pesantren.

Dua santri laki-laki kemudian dibawa ke Banjar untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara dua santri lainnya dilaporkan memilih pulang ke rumah masing-masing karena mengalami trauma pascakejadian.

Luthfi mengaku prihatin setelah mengetahui kronologi kejadian dan mengaku telah berkomunikasi langsung dengan pengasuh Ponpes Nurul Bayan.

“Kami semua merasa prihatin atas kejadian yang menimpa santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Pangandaran. Tadi saya sudah menanyakan langsung kepada pengasuhnya terkait kronologi kejadian,” kata Luthfi.

Ia menegaskan, pihaknya tetap percaya kepada aparat penegak hukum untuk menangani perkara tersebut sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing.

Namun, Luthfi berharap insiden tersebut menjadi bahan evaluasi, terutama terkait pengawasan personel di lingkungan satuan militer.

Menurutnya, keberadaan batalion di wilayah Pangandaran semestinya mampu membangun sinergi positif dengan masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan.

“Kami berharap adanya batalion ini bisa bersinergi dengan baik bersama masyarakat. Dampak sosialnya harus positif, bukan malah negatif terhadap lingkungan, terutama terhadap pesantren,” tegasnya.

Luthfi juga menyayangkan dugaan tindakan yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat santri yang masih duduk di bangku SMP.

Dalam kronologi yang disampaikan kepadanya, pria tersebut diduga masuk ke area pesantren, menaiki tangga hingga sempat menggedor kobong atau asrama santri perempuan.

“Ini yang sangat kami sesalkan. Aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap siapa pun, baik santri maupun masyarakat, terlebih terhadap anak-anak di bawah umur,” ujarnya.

Ia berharap kejadian tersebut menjadi yang terakhir dan tidak kembali terulang, baik dilakukan oleh aparat maupun masyarakat.
“Kita harus saling menjaga agar bisa bersama-sama membangun Kabupaten Pangandaran,” katanya.

Terkait perkembangan penanganan kasus, Luthfi mengaku telah menerima informasi bahwa terduga pelaku sudah diamankan di wilayah Garut dan mengenakan pakaian tahanan Polisi Militer (POM).

Meski demikian, ia meminta agar proses penanganan perkara tersebut terus diinformasikan secara terbuka kepada pihak pesantren.

Bahkan, Luthfi menyebut pencopotan terduga pelaku dari jabatannya menjadi salah satu tuntutan yang disampaikan pihaknya.

“Kalau tuntutan kami memang berat, kalau bisa dicopot. Tetapi, itu kembali lagi pada prosedur hukum yang berlaku di militer,” pungkasnya.

Pos terkait