Penasihat Hukum Hasan Sulaiman: SK Kadis Jadi Dasar Pembagian, Harga Bibit Rp14.950

Persidangan Hasan Sulaiman
Persidangan Hasan Sulaiman

MAKASSAR – Fakta persidangan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas Tahun Anggaran 2024 di Sulawesi Selatan mengungkap mekanisme penentuan lokasi penanaman dan kelompok tani penerima bibit mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun).

Hal tersebut ditegaskan penasihat hukum Hasan Sulaiman, Machbud, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, Senin (16/11/2026).

Machbud menjelaskan, berdasarkan keterangan Hasan Sulaiman di persidangan, tidak pernah ada arahan langsung dari Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Bahtiar Baharuddin, mengenai penentuan lahan penanaman maupun pembagian bibit nanas.

Menurutnya, proses penetapan penerima dan lokasi penanaman sepenuhnya mengacu pada dokumen CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas TPHBun.

Hasan Sulaiman juga menerangkan bahwa sepanjang pengetahuannya, penyaluran bibit nanas dilakukan kepada kelompok tani sesuai dengan lahan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam dokumen CPCL.

Mekanisme penyaluran tersebut turut didukung berita acara serah terima yang digunakan pejabat Dinas TPHBun sebagai salah satu dasar administrasi pencairan pembayaran kepada penyedia.

“Clear, pembagian bibit berdasarkan SK Kepala Dinas tentang CPCL dan SK Kepala Dinas mengenai daftar kelompok tani penerima barang,” demikian penegasan yang disampaikan dalam persidangan.

Machbud menilai keterangan tersebut menjadi bagian penting untuk memahami alur pengambilan keputusan dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program pengadaan bibit nanas.

Ia menegaskan, penetapan lokasi penanaman dan kelompok tani penerima merupakan keputusan teknis yang memiliki landasan administrasi di lingkungan Dinas TPHBun Sulawesi Selatan.

Keterangan KPA Uvan Turut Menguatkan Fakta Persidangan

Selain keterangan Hasan Sulaiman, Machbud juga menyoroti kesaksian Uvan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam persidangan sebelumnya.

Dalam keterangannya, Uvan menyatakan tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin terkait kegiatan pengadaan bibit nanas tersebut.

Uvan justru menerangkan bahwa informasi mengenai kegiatan pengadaan bibit nanas diperolehnya dari Kepala Dinas TPHBun, bukan melalui komunikasi langsung dengan Pj Gubernur.

“Fakta ini perlu dicermati secara utuh. Hasan tidak pernah menerima arahan langsung dari Pj Gubernur terkait lahan penanaman, sementara KPA Uvan juga menyatakan tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Pj Gubernur,” tegas Machbud.

Menurut Machbud, rangkaian keterangan tersebut perlu dipertimbangkan secara menyeluruh oleh majelis hakim dalam menguji peran dan keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas.

Ia berharap majelis hakim dapat mencermati aspek kewenangan setiap pejabat, khususnya pihak yang memiliki otoritas dalam menetapkan lokasi penanaman, kelompok tani penerima, serta pelaksanaan teknis pengadaan bibit.

Machbud menilai kejelasan mengenai pembagian kewenangan dan mekanisme pengambilan keputusan menjadi aspek penting agar perkara tersebut dapat dinilai secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Pos terkait