Jakarta – Posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) agar menekankan pentingnya pendekatan diplomasi yang mandiri, terukur, dan berbasis kepentingan nasional.
Menurut Ketua Free Palestine Network (FPN) Furqon, dalam situasi global yang kompleks saat ini, Indonesia perlu memastikan setiap langkah kebijakan luar negeri tetap berpijak pada prinsip kedaulatan dan kehati-hatian dalam menjalin kerja sama internasional.
“Indonesia perlu berdiri di atas kepentingannya sendiri, dengan tetap mencermati secara objektif setiap inisiatif internasional yang diikuti,” ujarnya, hari ini.
Ia menjelaskan bahwa BoP merupakan forum yang tidak berada dalam kerangka resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, melainkan sebuah inisiatif yang dikaitkan dengan figur global seperti Donald Trump. Karena itu, menurutnya, diperlukan kajian komprehensif untuk memahami tujuan, struktur, serta implikasi keanggotaannya bagi Indonesia.
Furqon juga menilai penting untuk meluruskan persepsi publik yang berkembang. Ia menyebut bahwa BoP tidak secara spesifik dirancang sebagai forum yang berfokus pada Gaza atau Palestina, sehingga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari dinamika geopolitik global.
Dalam aspek substansi, ia menyoroti perlunya kejelasan mengenai kontribusi konkret forum tersebut terhadap upaya perdamaian, khususnya terkait isu kemerdekaan Palestina. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menilai relevansi keterlibatan Indonesia.
Selain itu, Furqon mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek tata kelola dan prinsip hubungan antarnegara, terutama dalam konteks kerja sama internasional yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non-negara.
“Setiap kerja sama internasional perlu dikaji dari sisi prinsip, struktur, dan dampaknya terhadap posisi negara,” jelasnya.
Terkait opsi kebijakan, FPN mendorong agar pemerintah membuka ruang evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia di BoP, dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari publik, akademisi, serta pengamat hubungan internasional.
Namun demikian, Furqon menegaskan bahwa langkah tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni bagaimana Indonesia tetap dapat memainkan peran strategis dalam diplomasi global tanpa bergantung pada satu forum tertentu.
Ia menilai Indonesia memiliki modal historis yang kuat dalam diplomasi internasional, termasuk melalui peran penting dalam Konferensi Asia Afrika 1955 yang mendorong solidaritas negara-negara berkembang.
Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk kembali mengambil inisiatif dalam mendorong perdamaian dunia melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berimbang.
Dalam konteks perlindungan pasukan perdamaian, Furqon juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme internasional yang ada, termasuk misi di bawah PBB, guna memastikan keselamatan prajurit Indonesia tetap menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa sistem internasional seperti PBB tetap memiliki peran penting sebagai wadah komunikasi global, meskipun membutuhkan reformasi agar lebih efektif dalam menegakkan hukum internasional.
Sebagai penutup, Furqon menilai bahwa kekuatan kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan publik dalam menyuarakan komitmen terhadap perdamaian dan keadilan global.
“Indonesia memiliki kapasitas untuk berperan lebih besar di panggung dunia. Yang dibutuhkan adalah langkah yang mandiri, terukur, dan berpijak pada kepentingan nasional serta nilai kemanusiaan,” tutupnya.
