Catatan Ekonom: Koperasi Desa Merah Putih Harus Sesuaikan Model Bisnis dengan Potensi Wilayah

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan sejumlah pandangan terkait pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, program yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa tersebut perlu terus diikuti dengan penguatan dari sisi tata kelola, kesiapan pengelola, serta model bisnis agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Wijayanto menilai bahwa pelaksanaan KDMP memiliki tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya dalam memastikan kesiapan masing-masing koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Skala program yang besar tentunya membutuhkan perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang memadai, serta pengawasan yang konsisten agar manfaat program dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan KDMP diharapkan dapat berjalan secara sinergis dengan aktivitas ekonomi yang telah berkembang di tingkat desa. Koperasi dapat diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha masyarakat melalui kemitraan dengan UMKM, pedagang, petani, maupun pelaku usaha lokal sehingga keberadaannya dapat memberikan nilai tambah dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan.

Pandangan tersebut dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan KDMP. Dengan evaluasi secara berkala, penguatan pengawasan, serta penyesuaian model bisnis berdasarkan kondisi masing-masing wilayah, program KDMP diharapkan dapat berkembang menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Secara umum, program KDMP memiliki tujuan strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, berbagai masukan dari kalangan ekonom maupun masyarakat dapat menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, sehingga implementasi program tetap sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Pos terkait