Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, BEM NUS DKI Jakarta menilai pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Ketua BEM NUS DKI Jakarta, Sanrion Labada, mengatakan mahasiswa perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif dengan memperhatikan program yang telah berjalan, capaian yang dihasilkan, serta berbagai pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan.
“Kalau kita melihat hampir dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tentu ada beberapa hal yang patut kita apresiasi. Kami sebagai mahasiswa tidak ingin melihat pemerintah hanya dari satu sisi. Apa yang sudah baik harus kita apresiasi, sementara yang masih kurang tentu menjadi bahan evaluasi dan masukan,” ujar Sanrion.
Menurut Sanrion, salah satu kebijakan yang patut mendapat perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki cakupan yang cukup luas karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan aktivitas ekonomi di daerah.
“MBG ini merupakan program besar dan tentu pelaksanaannya masih perlu kita kawal. Tetapi dari sisi gagasan, ada hal yang patut diapresiasi karena program ini tidak hanya bicara soal makanan dan gizi, tetapi juga bisa melibatkan UMKM, petani, peternak, nelayan, dan pelaku ekonomi di daerah. Tinggal bagaimana implementasinya terus diperbaiki,” tuturnya.
Di sektor ekonomi, Sanrion juga melihat adanya upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong investasi dan hilirisasi. Menurutnya, capaian investasi dan penciptaan lapangan kerja yang disampaikan pemerintah menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja pemerintahan.
“Investasi dan penciptaan lapangan kerja tentu menjadi hal yang positif. Tetapi bagi kami, ukurannya bukan hanya angka investasi, melainkan bagaimana investasi tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Itu yang harus terus dikawal,” kata Sanrion.
Ia juga menilai kebijakan hilirisasi dan penguatan industri nasional merupakan langkah yang penting apabila mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap tenaga kerja dan masyarakat di daerah.
“Kalau sumber daya alam kita bisa memberikan nilai tambah di dalam negeri, tentu itu merupakan langkah yang baik. Tetapi manfaatnya harus bisa dirasakan masyarakat, baik melalui lapangan pekerjaan, peningkatan keterampilan maupun pertumbuhan ekonomi di daerah,” imbuhnya.
Selain sektor ekonomi, Sanrion mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia. Ia menilai program di bidang pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengembangan SDM merupakan agenda yang memiliki dampak jangka panjang terhadap generasi muda.
“Pembangunan SDM ini menurut kami sangat penting. Hasilnya memang tidak selalu bisa langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi pendidikan, kesehatan dan pemenuhan gizi merupakan investasi untuk generasi berikutnya. Karena itu, program-program di bidang tersebut perlu terus diperkuat,” jelasnya.
Meski memberikan apresiasi, Sanrion mengatakan pemerintah tetap perlu terbuka terhadap kritik. Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek dalam pelaksanaan program pemerintah yang membutuhkan evaluasi, terutama terkait pengawasan, pemerataan manfaat, serta komunikasi kepada masyarakat.
“Apresiasi bukan berarti kemudian pemerintah tidak boleh dikritik. Kalau ada pelaksanaan yang masih kurang, tentu harus kami sampaikan. Kritik itu bukan berarti kita memusuhi pemerintah, tetapi bagian dari upaya agar kebijakan yang sudah dibuat bisa berjalan lebih baik,” jawabnya.
Memasuki tahun kedua pemerintahan, Sanrion menilai mahasiswa perlu melakukan penilaian berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan. Ia mengatakan BEM NUS DKI Jakarta tidak ingin terjebak pada sikap yang secara otomatis menerima ataupun menolak seluruh kebijakan pemerintah.
“Kami ingin melihat secara objektif. Kalau memang program pemerintah memberikan manfaat dan hasilnya baik, ya kami akan katakan baik. Kalau memang masih ada kekurangan, kami juga akan mengatakan kurang. Jadi tidak semuanya harus diterima, tetapi tidak semuanya juga harus ditolak,” tegas Sanrion.
Menurutnya, gerakan mahasiswa juga tidak harus selalu diwujudkan melalui aksi demonstrasi. Mahasiswa memiliki berbagai ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, seperti melakukan kajian, audiensi, dialog, serta menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.
“Mahasiswa tetap harus menjadi mitra kritis pemerintah. Kritis bukan berarti setiap saat turun ke jalan. Ada kajian, ada dialog, ada audiensi, ada penyampaian gagasan. Menurut saya, itu juga bagian dari gerakan mahasiswa,” imbuhnya.
Sanrion juga menegaskan bahwa BEM NUS DKI Jakarta terbuka membangun komunikasi dengan pemerintah maupun kementerian/lembaga. Menurutnya, komunikasi yang baik dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan gagasan secara langsung.
“Kami terbuka untuk berdialog dan bersinergi dengan pemerintah sepanjang orientasinya untuk kepentingan masyarakat. Mahasiswa jangan hanya menyampaikan kritik dari luar, tetapi kalau ada ruang untuk memberikan gagasan dan solusi, tentu harus kita manfaatkan,” ungkapnya.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Sanrion memastikan BEM NUS DKI Jakarta akan tetap mengambil posisi kritis namun objektif dalam melihat perkembangan pemerintahan. Ia menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bagian dari komitmen mahasiswa untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan tanpa menghilangkan ruang komunikasi dan sinergi.
“Intinya kami tetap kritis, tetapi objektif dan terbuka. Kalau hasilnya baik, kami apresiasi. Kalau masih kurang, kami sampaikan kekurangannya sekaligus memberikan masukan. Bagi kami, yang penting adalah bagaimana mahasiswa bisa memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat dan bangsa,” pungkas Sanrion.
