SAMARINDA — Kekhawatiran terhadap semakin luasnya keterlibatan unsur militer dalam ruang sipil kembali disuarakan mahasiswa. Kritik tersebut mengemuka dalam podcast Buka Kartu Politik di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (2/10/2026), yang mengangkat tema “Negara yang Semakin Militeristik”.
Podcast yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WITA itu menghadirkan Andreas Anggrarius Lawe, Ketua GMNI Untag Samarinda sekaligus admin akun @Mahasiswamelawan.co.
Dalam diskusi tersebut, Anggrarius menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang menurutnya menunjukkan kecenderungan semakin kuatnya pendekatan militer dalam pengelolaan persoalan sipil. Ia mengaitkan isu tersebut dengan berbagai kritik mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk tuntutan gerakan mahasiswa di Jakarta yang mempertanyakan keterlibatan atau dominasi militer dalam ruang masyarakat sipil.
Menurut Anggrarius, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari satu kebijakan. Ia menilai perlu ada pengawasan publik terhadap bagaimana negara menjalankan program-program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Soroti MBG dan Kopdes Merah Putih
Dalam podcast itu, Anggrarius mengkritik pelaksanaan MBG yang menurutnya telah menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
Ia menilai program yang salah satu tujuannya berkaitan dengan perbaikan gizi masyarakat tersebut perlu dievaluasi ketika muncul kasus gangguan kesehatan atau keracunan yang melibatkan penerima manfaat.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan implementasi Kopdes Merah Putih di daerah. Anggrarius menilai program tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai fungsi ekonomi kerakyatan yang diharapkan, bahkan ia menyinggung adanya kondisi di daerah yang menurutnya justru tidak mencerminkan fungsi utama koperasi.
Kritik tersebut muncul di tengah langkah pemerintah mempercepat operasionalisasi Kopdes Merah Putih. Pemerintah sendiri menempatkan program tersebut sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan ekonomi berbasis desa. Pada 2026, pemerintah juga melibatkan sejumlah kementerian/lembaga serta TNI dalam koordinasi percepatan program tersebut.
Bagi Anggrarius, persoalan utamanya adalah kesiapan. Ia menilai sejumlah program pemerintah jangan sampai dipaksakan hanya untuk memenuhi target politik atau janji kampanye, sementara perangkat pelaksana di tingkat bawah belum benar-benar siap.
Kasus Andrie Yunus Disebut Jadi Alarm bagi Gerakan Sipil
Sorotan paling serius dalam podcast tersebut diarahkan pada kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS.
Andrie menjadi korban penyiraman air keras ketika sedang mengendarai sepeda motor di Jakarta pada Maret 2026. Serangan tersebut menyebabkan luka serius pada sejumlah bagian tubuh, termasuk wajah, tangan, dada, dan mata.
Kasus itu kemudian mendapat perhatian luas dari organisasi HAM. Komnas HAM juga mengungkap adanya temuan berdasarkan pemeriksaan sejumlah pihak, analisis CCTV, serta data komunikasi dalam penyelidikan kasus tersebut.
Dalam podcast, Anggrarius melihat kasus tersebut dari perspektif yang lebih luas. Menurut dia, kekerasan terhadap aktivis dapat menciptakan efek psikologis terhadap gerakan masyarakat sipil.
Ia menilai peristiwa semacam itu berpotensi membuat mahasiswa dan aktivis berpikir ulang sebelum menyampaikan kritik secara terbuka.
“Kalau orang yang kritis kemudian mendapatkan intimidasi atau kekerasan, yang muncul bukan hanya luka pada korban, tetapi juga ketakutan di kalangan masyarakat sipil,” demikian garis besar pandangan Anggrarius dalam diskusi tersebut.
Namun, dugaan mengenai motif serangan terhadap Andrie Yunus sebagai upaya membungkam gerakan kritis tetap merupakan perspektif yang perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum. Human Rights Watch sebelumnya juga mendesak penyelidikan independen terhadap kasus tersebut.
Kritik terhadap Gaya Kepemimpinan Prabowo
Anggrarius juga mengkritik pola kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menurut pandangannya cenderung menggunakan pendekatan semi-militer.
Ia mempertanyakan pola pengambilan keputusan yang dinilai terlalu bertumpu pada laporan dari struktur di bawah tanpa selalu disertai verifikasi kuat terhadap kondisi riil masyarakat di tingkat akar rumput.
Bagi dia, negara membutuhkan mekanisme kontrol yang kuat agar kebijakan tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi benar-benar diuji berdasarkan kondisi masyarakat.
Gerakan Mahasiswa Dinilai Mengalami Kemunduran
Dalam diskusi tersebut, Anggrarius juga mengakui adanya persoalan internal dalam gerakan mahasiswa.
Menurutnya, sikap apatis, tekanan akademik, keterbatasan ruang gerak di kampus, hingga kekhawatiran terhadap konsekuensi ketika menyampaikan kritik menjadi sejumlah faktor yang membuat gerakan mahasiswa tidak sekuat sebelumnya.
Situasi tersebut, kata dia, menjadi tantangan serius bagi generasi muda.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa tetap memiliki posisi penting sebagai kelompok yang mengawasi kebijakan publik. Kritik terhadap pemerintah, menurutnya, tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokrasi.
“Keadilan Harus Diperjuangkan”
Menutup pembahasan, Anggrarius menekankan pentingnya keberanian generasi muda untuk terus mengawal kebijakan negara.
Ia mengutip pandangan bahwa keadilan harus diperjuangkan secara mendasar dan tidak boleh berhenti pada kritik permukaan.
Menurut dia, mahasiswa perlu tetap kritis terhadap kebijakan publik, sekaligus membangun argumentasi berbasis data agar gerakan yang dilakukan memiliki pijakan yang kuat.
Podcast “Negara yang Semakin Militeristik” tersebut kini telah tayang di kanal YouTube Buka Kartu Politik dan menjadi ruang diskusi mengenai relasi negara, militer, mahasiswa, masyarakat sipil, serta arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo.
Tonton selengkapnya di kanal YouTube Buka Kartu Politik.
