Oleh: Ayik Heriansyah
Pada 7 Agustus 2026, Hizbut Tahrir Indonesia melalui Buletin Kaffah Edisi 455 menerbitkan tulisan berjudul “Ingat! Derita Gaza Masih Belum Sirna”.
Buletin tersebut memaparkan bahwa genosida Israel di Gaza masih terus berlangsung. Dengan mengutip data Al Jazeera yang menyebut korban telah melampaui 73.000 jiwa dengan lebih dari 174.000 orang terluka.
Selain itu, dikemukakan laporan PBB mengenai besarnya korban perempuan dan anak-anak, kehancuran sekitar 80 persen bangunan di Gaza, berbagai pelanggaran gencatan senjata, serta kritik terhadap Board of Peace (BOP) yang dinilai tidak mampu menghentikan agresi Israel.
Tidak ada yang dapat membantah bahwa penderitaan rakyat Gaza merupakan tragedi kemanusiaan yang harus dihentikan. Membela rakyat Palestina adalah kewajiban agama dan kemanusiaan. Namun, kepedulian terhadap Gaza tidak boleh dijadikan kendaraan untuk mempromosikan satu agenda politik tertentu seolah-olah itulah satu-satunya jalan yang dibenarkan.
Dalam buletin tersebut, Hizbut Tahrir kembali mengulang tesis lamanya bahwa solusi utama bagi Palestina adalah jihad yang digerakkan oleh negara Islam di bawah sistem khilafah. Bahkan, penguasa negeri-negeri Muslim yang tidak mengerahkan kekuatan militer disebut berdosa.
Narasi seperti ini memang konsisten dengan ideologi Hizbut Tahrir. Akan tetapi, justru di sinilah muncul pertanyaan yang menarik: apakah Hizbut Tahrir tidak malu dengan Hamas?
Selama puluhan tahun Hizbut Tahrir menjadikan penegakan khilafah sebagai syarat utama pembebasan Palestina. Namun ketika rakyat Gaza benar-benar menghadapi perang, bukan Hizbut Tahrir yang memimpin perlawanan bersenjata, melainkan Hamas bersama berbagai faksi perlawanan Palestina. Mereka bertempur mempertahankan tanah airnya tanpa menjadikan pendirian khilafah sebagai agenda politik utama.
Hamas justru memilih pendekatan yang jauh lebih realistis. Mereka membangun kekuatan militer, mengelola pemerintahan Gaza, menjalin hubungan dengan Qatar, Turki, Iran, Mesir, dan berbagai aktor internasional lainnya, serta melakukan diplomasi ketika diperlukan.
Seluruh strategi itu dijalankan dalam kerangka pembebasan Palestina, bukan dalam proyek pendirian negara khilafah sebagaimana dikampanyekan Hizbut Tahrir.
Dokumen Politik Hamas tahun 2017 juga memperlihatkan orientasi tersebut. Fokus Hamas adalah mengakhiri pendudukan Israel dan membangun negara Palestina, bukan menyerukan penegakan khilafah sebagai tujuan organisasi. Artinya, organisasi yang selama ini menjadi simbol utama perlawanan terhadap Israel justru memiliki orientasi politik yang berbeda dengan Hizbut Tahrir.
Ironisnya, setiap kali tragedi Gaza terjadi, Hizbut Tahrir hampir selalu menggunakannya untuk memperkuat propaganda tentang khilafah. Penderitaan rakyat Palestina seolah menjadi bukti bahwa seluruh sistem politik selain khilafah telah gagal. Padahal, realitas konflik Palestina jauh lebih kompleks daripada sekadar perdebatan mengenai bentuk sistem pemerintahan.
Yang lebih ironis lagi, Hamas sendiri tidak pernah menjadikan Hizbut Tahrir sebagai mitra utama perjuangannya. Bahkan dalam beberapa kesempatan pernah terjadi ketegangan antara Hamas dan kelompok-kelompok yang mengusung agenda politik transnasional yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan perjuangan di lapangan. Bagi Hamas, mempertahankan rakyat dan wilayah lebih mendesak daripada memperdebatkan model negara ideal.
Karena itu, seruan Buletin Kaffah agar seluruh persoalan Palestina diselesaikan melalui agenda khilafah sesungguhnya tidak memperoleh legitimasi dari praktik perjuangan Hamas sendiri. Jika Hamas sebagai aktor utama perlawanan tidak menjadikan khilafah sebagai prioritas perjuangannya, atas dasar apa Hizbut Tahrir mengklaim bahwa itulah satu-satunya solusi yang diwajibkan?
Pelajaran terbesar dari Gaza bukanlah kemenangan sebuah ideologi politik tertentu, melainkan ketangguhan rakyat Palestina dalam mempertahankan hak hidup, tanah air, dan martabat mereka di tengah situasi yang sangat tidak seimbang. Solidaritas kepada Palestina semestinya diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan, dukungan diplomatik, penguatan persatuan umat, serta berbagai ikhtiar nyata untuk menghentikan penderitaan warga sipil, bukan menjadikan tragedi mereka sebagai panggung kampanye organisasi.
Pertanyaan “Hizbut Tahrir apa tidak malu dengan Hamas?” layak direnungkan. Hamas membuktikan bahwa perjuangan melawan pendudukan membutuhkan strategi yang adaptif, kemampuan membangun koalisi, serta keberanian menghadapi realitas politik yang rumit.
Sebaliknya, Hizbut Tahrir tetap mengulang slogan yang sama dari kejauhan sambil menjadikan setiap tragedi Palestina sebagai legitimasi atas proyek politiknya sendiri.
