JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, mahasiswa diajak untuk menjaga suasana yang damai, mengedepankan dialog, serta menyampaikan aspirasi secara tertib, kritis, dan bertanggung jawab.
Ajakan tersebut ditujukan kepada seluruh mahasiswa, khususnya keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Jakarta Timur, agar momentum dua tahun pemerintahan dapat dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi bersama terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
Dalam momentum tersebut, evaluasi terhadap berbagai program pemerintah dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejumlah sektor yang perlu menjadi perhatian antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan akses pendidikan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan penegakan hukum.
Pelaksanaan program pembangunan juga diharapkan berjalan secara transparan dan akuntabel, serta terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang lebih berpihak kepada kepentingan publik.
Sebagai bagian dari kalangan intelektual, mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui kajian ilmiah, pendidikan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Mahasiswa juga diharapkan mampu menjalankan peran kritis secara konstruktif dengan mengedepankan argumentasi berbasis data dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap kritis tersebut merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi sekaligus bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal kepentingan masyarakat.
Selain itu, seluruh mahasiswa diimbau untuk menjaga persatuan, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta menghindari tindakan provokatif dan kekerasan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi. Pada saat yang sama, ketertiban umum dan keamanan masyarakat juga perlu dijaga agar ruang demokrasi dapat berjalan secara sehat dan bertanggung jawab.
Melalui momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, keluarga besar PERMAHI Cabang Jakarta Timur diharapkan terus mengambil peran sebagai kekuatan intelektual yang kritis, independen, dan konstruktif. Dengan mengedepankan dialog, supremasi hukum, serta penyampaian aspirasi secara damai, mahasiswa dapat berkontribusi dalam mendorong pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
