PONTIANAK — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi perhatian serius, terutama di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Data pemantauan Kementerian Kehutanan hingga 12 Oktober 2026 mencatat 147 titik panas berkepercayaan tinggi di Sumatera Selatan dan 227 titik di Kalimantan Tengah. Kondisi ini membutuhkan penanganan terpadu, mulai dari pencegahan dan pemadaman hingga perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat mendorong penguatan upaya pemerintah dalam mengendalikan karhutla dan mencegah kebakaran berulang. Koordinasi lintas sektor, kesiapan personel dan sarana pemadaman, serta pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran perlu terus dioptimalkan agar penanganan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam aspek penegakan hukum, korporasi maupun pihak lain yang terbukti melakukan pembakaran atau melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan berbasis bukti dengan mengedepankan proses hukum yang adil, objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Direktur Eksekutif WALHI Kalbar, Sri Hartini, menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap wilayah konsesi, khususnya kawasan gambut dan area yang berulang kali mengalami kebakaran, guna memastikan akuntabilitas setiap pihak. Selain itu, optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak kabut asap perlu menjadi perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan. Pemerintah daerah bersama dinas kesehatan diharapkan memastikan ketersediaan layanan pemeriksaan, obat-obatan, edukasi pencegahan paparan asap, serta informasi kualitas udara yang mudah diakses masyarakat.
Sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pelaku usaha, masyarakat, dan organisasi lingkungan menjadi kunci penanganan karhutla secara menyeluruh. Melalui penguatan pencegahan, percepatan pemadaman, penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kelompok rentan, upaya pengendalian karhutla diharapkan semakin optimal dalam melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
