Jakarta – Imparsial menyampaikan kritik serius terhadap proses penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus yang saat ini diproses melalui mekanisme Pengadilan Militer. Lembaga tersebut menilai bahwa proses hukum yang berjalan tidak transparan dan menyisakan banyak kejanggalan yang berpotensi mengaburkan kebenaran.
Dalam pernyataannya, Imparsial menyoroti keterangan dari pihak Oditur Militer Jakarta yang menyebut bahwa motif pelaku dilatarbelakangi oleh dendam pribadi. Alasan tersebut dinilai tidak masuk akal dan sulit diterima secara logika, mengingat antara korban dan tersangka diketahui tidak memiliki relasi maupun riwayat interaksi sebelumnya.
“Penjelasan motif ‘dendam pribadi’ justru menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana mungkin ada dendam jika kedua pihak tidak saling mengenal? Ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengungkapan fakta,” tegas perwakilan Imparsial.
Imparsial menilai bahwa penggunaan mekanisme Pengadilan Militer dalam kasus ini semakin memperkuat kekhawatiran publik terkait minimnya transparansi dan akuntabilitas. Proses yang tertutup dinilai berpotensi menghambat pengungkapan fakta secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya aktor lain di balik peristiwa tersebut.
Lebih lanjut, Imparsial menekankan bahwa kasus kekerasan serius seperti ini seharusnya ditangani secara terbuka dan dapat diawasi publik, guna memastikan keadilan bagi korban serta mencegah terjadinya impunitas.
“Publik berhak mengetahui kebenaran secara utuh, bukan disuguhi narasi yang tidak logis dan sulit diuji. Ketertutupan proses justru memperbesar kecurigaan bahwa ada hal-hal yang disembunyikan,” lanjutnya.
Imparsial juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap mekanisme peradilan militer, khususnya dalam menangani kasus yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat sipil. Reformasi sistem peradilan dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin transparansi dan keadilan.
Sebagai penutup, Imparsial menyerukan agar seluruh proses hukum dalam kasus Andri Yunus dibuka secara lebih transparan, serta memastikan bahwa pengungkapan fakta dilakukan secara komprehensif hingga ke akar persoalan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar pelaku lapangan.
