Jakarta — Wacana terkait penataan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sejumlah daerah mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pengamat pendidikan dari Universitas Lampung, M. Thoha B. Sampurna Jaya. Ia menilai, kebijakan di sektor pendidikan perlu dikelola secara hati-hati agar tetap menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Menurutnya, keberadaan PPPK merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan, khususnya di sektor pendidikan dan tenaga profesional lainnya. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah dapat mencari solusi inovatif dalam pengelolaan anggaran tanpa harus mengambil langkah merumahkan tenaga PPPK.
“Jika dikelola dengan baik, tantangan anggaran justru bisa menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kreativitas, misalnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa langkah merumahkan PPPK berpotensi menimbulkan dampak sosial, termasuk menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar program PPPK tetap berjalan optimal.
Perlu Keseimbangan Kebijakan antara PPPK dan Program Baru
Di sisi lain, munculnya program-program baru seperti pengangkatan tenaga di sektor pelayanan publik turut menjadi perhatian. M. Thoha menilai, pemerintah perlu memastikan adanya keseimbangan kebijakan agar tidak menimbulkan persepsi ketimpangan di tengah masyarakat, khususnya bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Ia mengapresiasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk rencana pemberian tambahan penghasilan bagi guru. Namun, ia berharap implementasi kebijakan tersebut dapat terus dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan secara merata.
“Perhatian terhadap kesejahteraan guru menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis Perlu Tepat Sasaran
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional, ia menilai program tersebut memiliki tujuan mulia dalam mengatasi persoalan stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak.
Namun demikian, ia menyarankan agar pelaksanaan program tersebut terus dievaluasi agar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang действительно membutuhkan.
“Program ini sangat baik, tinggal bagaimana pelaksanaannya lebih fokus dan efisien sehingga manfaatnya maksimal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran dari program tersebut juga dapat membuka ruang bagi penguatan sektor pendidikan lainnya, termasuk peningkatan kesejahteraan guru.
Dorongan untuk Inovasi dan Sinergi Kebijakan
Secara keseluruhan, M. Thoha menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pendidikan dan sosial.
Dengan pendekatan yang adaptif dan kebijakan yang tepat sasaran, ia optimistis program-program pemerintah dapat berjalan efektif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Harapannya, semua kebijakan yang ada tetap berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
