Jakarta – Aliansi Mahasiswa Papua Jabodetabek menyampaikan kritik keras terhadap maraknya dugaan tindak pidana yang melibatkan oknum militer, yang dinilai tidak ditangani secara transparan dan akuntabel. Fenomena ini, menurut mereka, memperlihatkan adanya persoalan serius dalam sistem penegakan hukum, khususnya melalui mekanisme peradilan militer.
Dalam pernyataannya, Aliansi Mahasiswa Papua Jabodetabek menyoroti sejumlah kasus yang menyita perhatian publik, mulai dari kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, kecelakaan truk di Kalideres yang menyebabkan seorang ibu meninggal dunia, hingga insiden tabrakan truk yang menewaskan dua anggota polisi di Jawa Barat. Mereka menilai, rangkaian kasus tersebut memperlihatkan pola yang sama: minimnya kejelasan penanganan dan lemahnya transparansi proses hukum.
“Berulang kali publik disuguhkan kasus yang melibatkan oknum militer, namun hampir tidak ada kejelasan tindak lanjut yang dapat diakses secara terbuka. Ini menciptakan kesan kuat bahwa hukum tidak berjalan secara adil dan setara,” tegas perwakilan Aliansi Mahasiswa Papua Jabodetabek.
Aliansi tersebut menilai bahwa mekanisme peradilan militer yang tertutup telah menjadi ruang yang rawan disalahgunakan dan berpotensi melahirkan impunitas. Ketertutupan proses dinilai menghambat pengawasan publik serta memperlemah upaya penegakan hukum yang berkeadilan.
“Peradilan militer, dalam praktiknya saat ini, justru menjadi sarana impunitas yang paling efektif. Ketika prosesnya tidak transparan, maka keadilan sulit diukur dan kepercayaan publik semakin tergerus,” lanjutnya.
Lebih jauh, Aliansi Mahasiswa Papua Jabodetabek menegaskan bahwa reformasi peradilan militer merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Mereka mendorong agar kasus-kasus yang berdampak pada masyarakat sipil dapat diproses melalui mekanisme peradilan umum yang lebih terbuka dan akuntabel.
Selain itu, mereka juga menyerukan pentingnya penataan ulang peran militer agar kembali pada fungsi utamanya, serta mengurangi keterlibatan dalam ruang-ruang sipil, termasuk di tanah Papua. Hal ini dinilai sebagai langkah penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil.
“Reformasi peradilan militer dan pengembalian TNI ke barak, termasuk dari tanah Papua, adalah harga mati demi tegaknya keadilan dan supremasi sipil,” tegasnya.
Sebagai penutup, Aliansi Mahasiswa Papua Jabodetabek mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal isu ini, mendorong transparansi, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum diproses secara adil tanpa pengecualian.
