Jakarta — Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) kembali menuai sorotan. Barisan Umat Islam Kaffah (Buikaff) menilai keputusan bergabung dalam forum internasional tersebut sebagai kesalahan fatal dalam diplomasi Indonesia.
Ketua Buikaff, S. Hidayatulloh, menyatakan pihaknya meminta pemerintah Indonesia segera keluar dari BoP karena dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional dan posisi politik luar negeri Indonesia di tingkat global.
Menurutnya, terdapat sejumlah risiko serius yang harus menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah potensi pelanggaran prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia.
“Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace berpotensi menyeret Indonesia ke dalam konfigurasi geopolitik yang tidak sejalan dengan prinsip bebas aktif,” ujar Hidayatulloh dalam keterangannya.
Selain itu, Buikaff juga menilai langkah tersebut dapat melemahkan konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang tegas membela kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.
Menurut Hidayatulloh, jika Indonesia berada dalam struktur Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terdapat risiko bahwa forum tersebut justru dapat dimanfaatkan oleh Israel untuk kepentingan geopolitiknya di kawasan Timur Tengah.
Tak hanya soal politik, Buikaff juga menyoroti potensi beban finansial yang harus ditanggung negara. Keanggotaan dalam forum tersebut disebut berpotensi menimbulkan kewajiban setoran dana yang tidak kecil, sehingga perlu dikaji secara matang apakah manfaatnya sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
Secara keseluruhan, Buikaff menyampaikan lima poin kritik utama terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut, mulai dari aspek prinsip politik luar negeri, dampak terhadap posisi Indonesia dalam isu Palestina, potensi dimanfaatkan oleh pihak tertentu, hingga konsekuensi finansial bagi negara.
Meski demikian, Buikaff menyatakan akan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto apabila pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi bahkan mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian tersebut.
“Jika Dewan Perdamaian ini tidak membawa manfaat nyata bagi bangsa atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional, maka sudah seharusnya Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaan itu,” tegas Hidayatulloh.
Buikaff berharap pemerintah melakukan kajian menyeluruh dan transparan terkait keterlibatan Indonesia dalam forum internasional tersebut agar kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan kepentingan bangsa serta konsistensi diplomasi Indonesia di panggung dunia.
