Jakarta, 13 Maret 2026 – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kerakyatan (BEM SI Kerakyatan), Muhammad Ikram, menyampaikan refleksi atas berakhirnya masa kepemimpinannya sebagai Ketua BEM di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Dalam refleksi tersebut, Ikram mengungkapkan bahwa perjalanan memimpin organisasi mahasiswa di tingkat kampus menjadi bagian penting dari proses pembelajaran dan pengabdian sebelum melanjutkan perjuangan yang lebih luas di tingkat nasional melalui gerakan BEM SI Kerakyatan.
Ia menyampaikan bahwa kepemimpinannya di kampus berawal dari keinginan sederhana untuk memberikan kontribusi nyata bagi almamater. Namun dalam perjalanannya, banyak dinamika yang harus dihadapi, mulai dari kerja organisasi yang berlangsung hingga larut malam, tanggung jawab besar dalam mengambil keputusan, hingga berbagai tantangan yang tidak selalu terlihat oleh publik.
Meski demikian, Ikram menegaskan bahwa kebersamaan dan kepercayaan dari rekan-rekan mahasiswa menjadi kekuatan utama dalam menjalankan amanah tersebut.
Menurutnya, menjadi Ketua BEM bukan sekadar menjalankan jabatan struktural, melainkan proses untuk belajar mendengar, memahami aspirasi mahasiswa, serta memperjuangkan kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat.
“Menjadi Ketua BEM bukan hanya tentang memimpin, tetapi tentang belajar mendengar, memahami, dan memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan rasa syukur atas seluruh proses yang telah dilalui selama memimpin BEM di Universitas Syiah Kuala. Ikram menilai setiap pengalaman dan pelajaran yang diperoleh akan menjadi bekal penting dalam melanjutkan perjuangan di tingkat nasional bersama BEM SI Kerakyatan.
Saat ini, Ikram masih mengemban amanah sebagai Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan, yang dikenal aktif menyuarakan berbagai isu kebangsaan dan kebijakan publik. Di bawah kepemimpinannya, gerakan mahasiswa tersebut secara konsisten merespons berbagai persoalan nasional, termasuk isu penegakan hukum, demokrasi, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Dalam beberapa waktu terakhir, BEM SI Kerakyatan turut menyoroti berbagai kasus kekerasan yang melibatkan aparat. Namun demikian, Ikram juga menegaskan pentingnya menjaga independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kerangka reformasi kelembagaan.
Ia menilai bahwa posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada langsung di bawah Presiden merupakan langkah yang tepat untuk memastikan independensi institusi serta menjaga arah reformasi kepolisian tetap sesuai dengan amanat konstitusi.
Ke depan, BEM SI Kerakyatan dijadwalkan akan menggelar Musyawarah Nasional pada Agustus 2026 mendatang dengan agenda utama pemilihan Koordinator Pusat yang baru sebagai bagian dari proses regenerasi kepemimpinan organisasi mahasiswa tersebut.
Bagi Ikram, berakhirnya masa jabatan di tingkat kampus bukanlah akhir dari perjalanan pengabdian, melainkan awal dari langkah yang lebih luas dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa dan kepentingan masyarakat melalui gerakan nasional mahasiswa.
