Jakarta – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, M. Ikram, menyampaikan kekhawatirannya terhadap semakin terbukanya ruang keterlibatan unsur militer dalam berbagai sektor sipil tanpa diimbangi dengan langkah serius untuk mereformasi sistem peradilan militer di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila tidak dibarengi dengan mekanisme akuntabilitas yang transparan dan dapat diawasi publik.
M. Ikram menilai bahwa hingga saat ini sistem peradilan militer masih menyisakan banyak persoalan, khususnya terkait transparansi dan akses publik terhadap proses hukum. Dalam berbagai kasus yang melibatkan anggota TNI, proses persidangan kerap berlangsung secara tertutup dan sulit dipantau oleh masyarakat luas, sehingga menimbulkan persepsi bahwa mekanisme hukum yang berjalan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan publik.
Ia menegaskan bahwa situasi tersebut berpotensi menciptakan ruang impunitas, di mana anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat terlindungi oleh sistem peradilan internal yang tidak sepenuhnya terbuka. Menurutnya, kondisi ini menjadi persoalan serius apabila pada saat yang sama negara justru memperluas peran militer dalam ruang-ruang sipil tanpa terlebih dahulu memastikan adanya reformasi menyeluruh terhadap sistem akuntabilitas hukum di tubuh militer.
“Jika negara ingin mendorong keterlibatan militer dalam berbagai urusan sipil, maka reformasi peradilan militer harus menjadi prioritas utama. Tanpa transparansi dan mekanisme hukum yang dapat diawasi publik, potensi penyalahgunaan wewenang akan selalu terbuka,” ujar M. Ikram.
Lebih lanjut, BEM SI Kerakyatan menilai bahwa agenda reformasi sektor keamanan tidak boleh hanya berhenti pada satu institusi saja. Reformasi harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aparat penegak kekuasaan negara, termasuk memastikan bahwa sistem peradilan militer berjalan secara transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat.
M. Ikram menegaskan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas hukum merupakan syarat penting dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, BEM SI Kerakyatan mendorong pemerintah dan DPR untuk kembali menempatkan reformasi peradilan militer sebagai agenda penting dalam pembenahan sektor keamanan nasional agar tidak lagi muncul kesan adanya perlindungan hukum bagi aparat yang melakukan pelanggaran.
