Jakarta – Publik dibuat bertanya-tanya setelah kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, terus digiring seolah bermotif “dendam pribadi.” Di tengah hiruk-pikuk narasi yang saling bentrok di media sosial, Pengamat Media Sosial, Rebby Noviar, melihat adanya pola yang lebih dalam bahkan mengindikasikan potensi pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.
Menurut Rebby, kondisi demokrasi di ruang digital saat ini sangat bergantung pada perilaku penggunanya. Namun, ia mengakui bahwa kasus-kasus sensitif yang melibatkan aparatur negara kerap menimbulkan tantangan tersendiri.
“Orang sering menyikapi tanpa memahami konteks. Padahal, kasus seperti Andrie Yunus ini sangat sensitif. Jangan sampai kita terprovokasi dan malah memperkeruh situasi,” ujar Rebby dalam wawancara eksklusif.
Namun, yang menarik perhatian adalah pengakuan Rebby bahwa masyarakat Indonesia saat ini mulai menunjukkan peningkatan kesadaran informasi. Buktinya, publik mulai menangkap adanya upaya pembungkaman dan penggiringan opini bahwa kasus Andrie hanya masalah pribadi yang dinilai tidak masuk akal.
“Saya rasa, dengan adanya kesadaran bahwa ada pergerakan pembungkaman, itu membuktikan masyarakat sudah semakin pintar. Tidak serta-merta terprovokasi. Kita sudah mulai bisa memfiltrasi mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” tegasnya.
Rebby menolak menyebut pola ini sebagai “biasa-biasa saja.” Ia menekankan bahwa kasus Andrie Yunus menyentuh sisi emosional publik dan membuat algoritma media sosial terus merekomendasikan informasi terkait. Akibatnya, narasi tunggal yang dipaksakan seperti motif dendam pribadi bisa dengan mudah menggiring opini jika tidak ada tandingan narasi kritis.
Soal maraknya buzzer yang kerap memperkeruh situasi, Rebby mengingatkan pentingnya critical thinking. “Jangan telan mentah-mentah penggiringan opini. Buzzer bisa positif juga, tapi kita harus pintar membedakan mana yang diorkestrasi dan mana yang organik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa konten kreator memiliki tanggung jawab moral untuk melawan narasi tunggal yang dipaksakan. “Kita harus jadi balancer. Jika informasinya bisa diadvokasi, lakukan. Tapi tetap sesuai regulasi yang berlaku,” pungkas Rebby.
Harapannya, ruang digital tidak hanya menjadi tempat menyampaikan aspirasi, tetapi juga ruang untuk mendengar secara objektif bukan sekadar ajang saling provokasi demi kepentingan kekuasaan.
