Jakarta – Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mengajak seluruh nelayan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor guna memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Di tengah kenaikan harga BBM non subsidi yang berdampak pada biaya operasional melaut, SNI mengimbau seluruh nelayan, baik di Jakarta maupun dari luar ibu kota, untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). SNI menekankan agar seluruh aspirasi nelayan terkait BBM disampaikan secara tertib, damai, dan konstruktif, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau ajakan yang berpotensi memicu gangguan kamtibmas di wilayah pesisir, pelabuhan, tempat pelelangan ikan, maupun sentra aktivitas perikanan.
Sebagai organisasi yang dekat dengan komunitas nelayan tradisional dan memiliki jaringan luas di berbagai wilayah pesisir, SNI memandang dirinya memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi, pemahaman, serta solidaritas antar nelayan. SNI mendorong setiap permasalahan terkait BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, untuk dikawal melalui dialog bersama pemerintah dan pihak terkait. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berpihak pada kepentingan nelayan, menjamin kelancaran penangkapan ikan, mencegah penyalahgunaan distribusi BBM, serta menjaga stabilitas kamtibmas di sektor kelautan dan perikanan.
SNI juga mendorong penegakan hukum di laut yang adil, edukatif, dan proporsional, serta menghindari pendekatan represif yang dapat merugikan nelayan. Organisasi ini menekankan penerapan asas ultimum remedium untuk pelanggaran administratif agar dampak negatif terhadap usaha nelayan dapat diminimalisir. Selain itu, SNI menyoroti pentingnya mencegah pemeriksaan kapal yang berulang-ulang oleh aparat karena kerap menimbulkan kerugian waktu dan biaya. Penyederhanaan berbagai dokumen wajib kapal seperti SIPI, SLO, SPB, Surat Ukur, Pas Besar, SKKP, dan SKAT juga menjadi perhatian utama untuk meringankan beban administrasi nelayan.
Lebih lanjut, SNI mengajak nelayan untuk berperan aktif dalam reformasi tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Partisipasi aktif nelayan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penyampaian aspirasi secara tertib diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
SNI mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penyaluran BBM yang lebih transparan, tepat sasaran, efisien, dan tidak disalahgunakan. Kebijakan ini diharapkan menjadi bentuk perlindungan bagi nelayan yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, SNI mengajak seluruh nelayan untuk menjaga persatuan, menahan diri dari provokasi, serta bersama-sama menciptakan situasi pesisir yang aman, tertib, dan kondusif.
Ketua Solidaritas Nelayan Indonesia menegaskan komitmen SNI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kebijakan yang tidak memberatkan nelayan, memperjuangkan kesejahteraan nelayan, serta menjaga stabilitas kamtibmas di sektor kelautan dan perikanan.
