Garut — Masyarakat yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk mengedepankan dialog serta musyawarah dalam menyelesaikan konflik agraria pada lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kabupaten Tasikmalaya.
SPP menilai penyelesaian konflik perlu dilakukan secara terbuka dan tidak hanya berorientasi pada kelanjutan pembangunan. Kepastian mengenai status hukum tanah, keberadaan petani penggarap, dan keberlanjutan mata pencaharian warga harus menjadi bagian utama dalam proses pengambilan keputusan.
Lahan yang menjadi objek permasalahan selama ini telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Bagi para petani, lahan tersebut bukan sekadar tempat bercocok tanam, tetapi menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
Ketidakjelasan status dan rencana pemanfaatan lahan menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Apabila pembangunan tetap dilanjutkan tanpa penyelesaian yang jelas, masyarakat khawatir akan kehilangan lahan garapan sekaligus sumber mata pencaharian yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi mereka.
SPP menyampaikan pada prinsipnya memahami tujuan pembangunan Yon TP, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan. Namun, pembangunan tersebut diharapkan tidak menghilangkan peran petani lokal yang selama ini telah mengelola dan menjaga produktivitas lahan.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, ATR/BPN, pihak TNI, pemerintah desa, SPP, dan perwakilan petani segera duduk bersama untuk membahas status lahan dan mencari jalan keluar yang dapat diterima semua pihak. Jika gesekan yang terus terjadi antara petani dan aparat dikhawatirkan dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut.
