Jakarta — Pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persada menegaskan pentingnya penguatan kedaulatan digital sebagai fondasi utama dalam mendukung visi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kedaulatan digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis di tengah meningkatnya ancaman siber dan ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi global.
Dalam keterangannya, Pratama menyampaikan bahwa transformasi digital nasional harus dibarengi dengan sistem keamanan siber yang kuat, regulasi yang adaptif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
“Kedaulatan digital berarti negara memiliki kendali penuh atas data, infrastruktur, dan ekosistem digitalnya. Ini sejalan dengan Asta Cita yang menekankan kemandirian dan ketahanan nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa serangan siber terhadap institusi pemerintah, sektor keuangan, hingga infrastruktur kritikal semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas keamanan siber untuk membangun sistem pertahanan digital yang tangguh.
Lebih lanjut, Pratama menilai penguatan pusat data nasional, pengembangan talenta siber lokal, serta dukungan terhadap industri teknologi dalam negeri menjadi langkah konkret yang harus diprioritaskan. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital, tetapi juga pemain utama dalam ekosistem teknologi global.
Menurutnya, dukungan terhadap visi Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia yang berdaulat harus diterjemahkan dalam kebijakan digital yang berpihak pada kepentingan nasional.
“Ketahanan digital adalah bagian dari ketahanan negara. Tanpa keamanan siber yang kuat, kedaulatan akan sulit diwujudkan,” tegasnya.
Pratama berharap, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, agenda kedaulatan digital dapat menjadi prioritas strategis nasional, sehingga Indonesia mampu bersaing sekaligus melindungi kepentingan rakyat di era transformasi digital yang semakin cepat.
