Badan Pelaksana Harian (BPH) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemerintah dalam memperkuat ketahanan digital dan kedaulatan digital Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BPH APJII, Arki Rifazka, menyampaikan bahwa tantangan ruang digital saat ini semakin kompleks, mulai dari isu keamanan data, ketergantungan infrastruktur global, hingga meningkatnya ancaman siber yang dapat berdampak pada stabilitas layanan internet nasional.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri internet menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang lebih mandiri, aman, dan berdaulat.
“APJII siap bersinergi dengan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur internet nasional, memperluas pemerataan akses, serta mendorong tata kelola data yang lebih berdaulat di dalam negeri,” ujar Arki Rifazka.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap agenda ketahanan digital sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di era transformasi digital global, termasuk penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pusat data nasional.
Sementara itu, APJII sebagai organisasi yang menaungi penyelenggara jasa internet di Indonesia Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menilai bahwa kedaulatan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut kontrol terhadap data, keamanan sistem, dan kemampuan bangsa dalam mengelola ekosistem digitalnya sendiri.
Dengan semakin pesatnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, APJII menekankan pentingnya langkah strategis yang berkelanjutan agar transformasi digital tidak hanya menjadi konsumsi teknologi, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi dan kemandirian nasional.
