Jakarta – Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah ulama dalam agenda buka puasa bersama di Istana menjadi ruang dialog yang dinilai konstruktif dalam merespons isu global, khususnya terkait Palestina dan rencana keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace (BoP).
Dalam kesempatan tersebut, Habib Rizieq Shihab, Imam Besar Front Persaudaraan Islam atau FPI, menyampaikan bahwa dirinya berhalangan hadir karena kondisi kesehatan, namun tetap mengutus perwakilan untuk mengikuti diskusi.
“Presiden mengundang ulama untuk berdiskusi, memaparkan rencana, lalu ulama memberikan pandangan. Itu sesuatu yang baik dan memang semestinya dilakukan,” ujar Habib Rizieq.
Dialog tersebut membahas BoP sebagai inisiatif internasional yang diarahkan untuk mendukung rekonstruksi Gaza serta mendorong perdamaian di Timur Tengah. Dalam forum itu, para ulama menyampaikan beragam pandangan, mulai dari dukungan hingga catatan kritis.
“Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah hal yang wajar. Ada yang mendukung, ada yang mengkritisi, dan itu bagian dari dinamika yang sehat,” kata dia.
Menurutnya, keterlibatan ulama dalam ruang diskusi kebijakan publik penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan nilai-nilai moral.
“Kalau ulama tidak dekat dengan pengambil kebijakan, maka dikhawatirkan ruang tersebut diisi oleh pihak-pihak yang tidak mewakili kepentingan umat,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden disebut membuka ruang evaluasi terhadap rencana keterlibatan Indonesia dalam BoP.
“Jika nanti dinilai tidak memberikan manfaat atau berpotensi merugikan, tentu akan dipertimbangkan kembali,” kata Habib Rizieq mengutip komitmen Presiden dalam pertemuan tersebut.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi dinamika geopolitik global, khususnya agar Indonesia tidak terjebak dalam kepentingan pihak tertentu.
“Yang terpenting adalah bagaimana Indonesia tetap konsisten dalam mendukung perjuangan Palestina sebagai isu kemanusiaan dan keadilan,” ujarnya.
Pertemuan ini mencerminkan upaya membangun komunikasi antara pemerintah dan ulama secara terbuka, sekaligus menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan strategis dapat melibatkan berbagai elemen bangsa secara inklusif.
Link video : https://youtu.be/0ryqBaxCCL8?si=Jl17sninO2oNTC68
