Jakarta – Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Robert Leonard Marbun, menyoroti sejumlah tantangan strategis yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara sekaligus berdampak pada stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam keterangannya, Robert menyampaikan bahwa rendahnya kepatuhan pajak serta maraknya praktik penghindaran dan penggelapan pajak masih menjadi persoalan serius dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, kebocoran pada sektor kepabeanan dan cukai juga dinilai turut memperbesar potensi kerugian negara serta melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan.
Ia menambahkan, dinamika global seperti dampak konflik di kawasan Timur Tengah serta disrupsi ekonomi digital semakin menambah kompleksitas dalam menjaga stabilitas fiskal nasional. Menurutnya, berbagai isu tersebut bersifat sensitif dan berpotensi memengaruhi kondisi kamtibmas apabila tidak dikelola secara tepat.
“Perkembangan narasi negatif di ruang publik, khususnya yang tidak berbasis data, telah membentuk opini yang kurang konstruktif terhadap pemerintah dalam pengelolaan kebijakan penerimaan negara,” kata Robert kepada awak media, Minggu (29/3/2026).
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat berpotensi menimbulkan keresahan sosial serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat mendorong meningkatnya ketidakpatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dan regulasi yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Robert juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tertib dalam membayar pajak serta mendukung kebijakan penerimaan negara dan pengelolaan perpajakan yang dilakukan pemerintah. Dukungan masyarakat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional,” tegasnya.
Untuk itu, Robert menekankan pentingnya strategi komunikasi publik yang transparan, berbasis data, dan terukur guna meredam disinformasi serta memperkuat pemahaman masyarakat. Ia juga menyoroti perlunya sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, dalam menjaga stabilitas kamtibmas.
“Penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi publik menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan penerimaan negara,” pungkasnya.
