Semarang – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Semarang Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kodim 0733/KS, Jalan Pemuda, Kota Semarang, pada Kamis sore. Aksi yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 16.15 WIB tersebut diikuti oleh sekitar 237 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari dinamika gerakan mahasiswa yang terus berkembang, khususnya dalam merespons isu-isu nasional terkait dugaan keterlibatan aparat dalam tindakan kekerasan terhadap aktivis. Aksi bertajuk “Kembalikan TNI ke Barak” tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus tekanan moral terhadap kondisi demokrasi, rasa aman, serta kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Aksi dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Tegar Wijaya Mukti dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Massa aksi terdiri dari perwakilan sejumlah kampus, di antaranya BEM Unissula sebanyak 25 orang, BEM Universitas Semarang (USM) 20 orang, BEM Untag 18 orang, BEM Unimus 25 orang, BEM Universitas Diponegoro (Undip) 70 orang, serta BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) sebanyak 100 orang.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa berbagai alat peraga seperti mobil komando, sound system, megaphone, serta sejumlah spanduk berisi kritik terhadap peran militer di ranah sipil. Mereka juga mengenakan jas almamater sebagai identitas kelembagaan.
Sejumlah isu krusial diangkat dalam aksi ini, di antaranya kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang dinilai mencerminkan problematika dalam sistem peradilan militer, perlindungan terhadap aktivis lingkungan, teror terhadap pers, hingga insiden peluru nyasar akibat latihan militer. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai sektor sipil seperti ketahanan pangan, proyek strategis nasional, konflik agraria, serta jabatan sipil yang dinilai melampaui fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
Dalam orasinya, massa aksi secara tegas mengecam tindakan kekerasan terhadap aktivis sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap demokrasi. Mereka juga menolak intervensi militer dalam ranah sipil dan mendesak agar TNI dikembalikan pada fungsi utamanya.
Mahasiswa turut menuntut dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap institusi TNI, termasuk pembentukan tim independen untuk mengawal proses tersebut. Selain itu, mereka mendesak pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, termasuk mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Aksi juga menyerukan kepada Presiden untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Mahasiswa berharap aparat keamanan dapat melakukan evaluasi internal guna mencegah terulangnya tindakan represif terhadap masyarakat sipil.
Selain itu, isu ketimpangan di Papua juga menjadi sorotan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam yang dinilai belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Setelah menyampaikan pernyataan sikap, aksi berjalan dengan tertib dan kondusif. Sekitar pukul 16.15 WIB, massa aksi membubarkan diri dan melanjutkan agenda menuju Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang.
Aksi ini menjadi refleksi meningkatnya kepedulian mahasiswa terhadap isu demokrasi, supremasi sipil, serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
