Jakarta – Kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus terus memantik perhatian publik, terutama setelah nama BAIS TNI dikaitkan dalam pusaran peristiwa tersebut.
Seiring keputusan Polri yang menyerahkan penanganan perkara kepada TNI, tekanan kini sepenuhnya mengarah ke institusi militer.
Mantan Ketua HMI MPO, Ahmad Latupono yang akrab disapa Anyong, menilai situasi ini sebagai ujian serius bagi komitmen transparansi TNI.
Ia menegaskan bahwa “bola panas” telah berada di tangan militer, sehingga tidak ada ruang untuk penanganan yang tertutup.
“Publik menunggu keberanian TNI untuk membuka proses ini secara terang. Kalau transparansi dihindari, maka kecurigaan publik akan semakin menguat,” ujar Ahmad.
Ia menekankan bahwa penanganan kasus yang melibatkan aparat negara harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan kesetaraan di hadapan hukum.
Menurutnya, mekanisme internal militer tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan proses penegakan hukum.
Di sisi lain, Ahmad juga menyoroti dinamika politik nasional yang turut mengiringi kasus ini, termasuk mencuatnya wacana impeachment terhadap Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak boleh mengganggu stabilitas negara.
“Kami tetap mendukung Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Isu-isu politik seperti impeachment jangan sampai mengalihkan fokus dari penegakan hukum yang adil,” tegasnya.
Menurut Ahmad, justru di tengah situasi seperti ini, pemerintah dan institusi negara including TNI harus menunjukkan komitmen kuat terhadap supremasi hukum.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika negara hadir secara transparan dan tegas dalam menindak siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu.
Kini, publik menanti langkah konkret dari TNI: apakah akan membuka proses hukum secara akuntabel dan dapat diawasi, atau justru kembali pada pola lama yang tertutup. Di titik inilah, bukan hanya kredibilitas militer yang diuji, tetapi juga komitmen negara dalam menegakkan hukum di tengah dinamika politik yang terus bergulir.
