JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto mengkritisi tata laksana program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini berjalan di berbagai daerah. Menurutnya, pelaksanaan KDMP justru mulai menjauh dari konsep dasar koperasi yang sesungguhnya.
Hari menilai KDMP saat ini lebih menyerupai toko atau minimarket desa dibanding lembaga koperasi yang bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Koperasi Desa Merah Putih itu tidak melaksanakan sistem koperasi yang sebenarnya. Dia malah menjadi pesaing warung kelontong atau minimarket di daerah,” kata Hari Purwanto dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Ia menyoroti praktik KDMP yang menjual berbagai komoditas yang selama ini juga diperdagangkan oleh masyarakat kecil pemilik warung dan toko tradisional.
“Pertanyaannya, apakah KDMP ini hadir untuk menyejahterakan rakyat atau malah sedang coba head to head dengan warung rakyat?” ujarnya.
Menurut Hari, konsep koperasi sejatinya bukan membangun toko yang bersaing dengan rakyat kecil, melainkan menjadi sistem simpan pinjam sekaligus penghubung rantai distribusi barang bagi anggota koperasi.
“Koperasi sebenarnya adalah sistem simpan pinjam. Kemudian dia adalah aplikator untuk penyediaan rantai distribusi, menyediakan stok barang ke anggota koperasi,” jelasnya.
Ia menegaskan anggota koperasi semestinya menjadi pusat dari seluruh aktivitas ekonomi koperasi, bukan sekadar konsumen toko modern desa.
“Siapa anggota koperasi? Ya mereka yang tercatat sebagai anggota dan punya keterkaitan. Jadi KDMP seharusnya berperan seperti itu, bukan bikin warung lalu jualan barang,” katanya.
Hari juga menyoroti hilangnya konsep strategis KDMP yang sebelumnya digagas sebagai pusat penyimpanan dan distribusi hasil produksi masyarakat desa.
Menurutnya, ide awal KDMP sebenarnya cukup baik karena memiliki konsep cold storage untuk menopang rantai pasok ekonomi rakyat.
“Dulu dari sisi konsep sudah bagus. KDMP punya cold storage yang bisa menjadi penyimpan sementara komoditas ekonomi masyarakat, padi dari petani, ikan dari nelayan, hasil peternakan dari peternak,” ujarnya.
Namun dalam pelaksanaannya, ia menilai KDMP justru berubah fungsi menjadi gudang logistik sekaligus minimarket biasa.
“Tapi faktanya dia hanya jadi gudang logistik sekaligus toko minimarket. Jadi KDMP yang dijalankan jelas tidak sesuai dengan prinsip koperasi seperti yang digagas para pendirinya seperti Bung Hatta dan Margono Djojohadikusumo,” tegasnya.
Selain soal konsep, Hari juga mengkritik tata kelola program KDMP yang dinilai tidak memiliki leading sector yang jelas. Ia menyebut terlalu banyak kementerian terlibat sehingga arah pengelolaan koperasi menjadi tidak fokus.
“Pengelolaan KDMP juga tidak jelas siapa yang menjadi leading sectornya. Hampir semua kementerian ikut main,” katanya.
Padahal menurut Hari, jika berbicara koperasi maka seharusnya pengelolaan utama berada di tangan Kementerian Koperasi Republik Indonesia.
“Kalau bicara koperasi, tentu leading sectornya adalah Kementerian Koperasi. Kalau dikelola bukan Kementerian Koperasi, lalu mau dikonsep seperti apa?” ujarnya.
Karena itu, Hari berharap Presiden Prabowo Subianto dapat meninjau ulang implementasi KDMP agar kembali sesuai dengan tujuan awal pembentukan koperasi sebagai alat kesejahteraan rakyat.
“Saya berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto menelaah kembali apakah benar konsep KDMP memang sesuai dengan konsep di dalam isi kepala Presiden, atau malah Pak Presiden sedang terjebak dengan laporan dan proposal nyeleneh dari anggotanya,” pungkasnya.
