Bogor – Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Jawa Barat bekerja sama dengan PC IPNU Bogor menggelar webinar bertajuk “Penguatan Nilai Kebangsaan dalam Menangkal Transformasi Radikalisme”, Rabu (20/5/2026). Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, aktivis pemuda, hingga mahasiswa.
Webinar berlangsung mulai pukul 10.00 hingga 12.30 WIB dengan rangkaian kegiatan berupa pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta pemaparan materi dari para narasumber.
Hadir sebagai pembicara yakni Staf Ahli Politik KBRI Sudan Dr. H. Ribut Nur Huda, S.Hum., M.Pd.I., M.Ed., Aktivis Pemuda Deby Abi Yanto, S.I.Pol., mahasiswa Pascasarjana IPB University Tsanie Ditya Kurnia, S.E., serta Sekretaris PW IPNU Jawa Barat Yudistira Ananda Setiadi.
Dalam pemaparannya, Ribut Nur Huda mengapresiasi pelaksanaan webinar tersebut karena dinilai penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap ideologi Pancasila dan moderasi beragama.
“Mahasiswa dan generasi muda perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya Pancasila, moderasi, dan nilai kebangsaan agar tidak mudah terpengaruh narasi radikal,” ujar Ribut.
Ia menjelaskan, konsep khilafah yang kerap digaungkan kelompok tertentu tidak memiliki bentuk baku dalam sejarah Islam. Menurut dia, sistem pemerintahan dalam Islam bersifat ijtihadi atau hasil pemikiran manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
“Islam tidak mewariskan satu bentuk sistem pemerintahan yang mutlak. Yang utama adalah prinsip keadilan dan kemaslahatan,” katanya.
Ribut juga menyinggung sejarah kelompok Khawarij yang disebut sebagai salah satu embrio gerakan radikal dalam sejarah Islam. Ia menilai pola pemikiran kelompok tersebut memiliki kemiripan dengan gerakan ekstrem modern seperti ISIS.
“ISIS sering disebut sebagai Neo-Khawarij karena memiliki pola pikir takfiri, mudah mengkafirkan pihak lain dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan,” ucapnya.
Menurut Ribut, Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk menolak ideologi khilafah karena para pendiri bangsa telah menyepakati Pancasila dan NKRI sebagai bentuk final negara.
“Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang melindungi semua agama dan keyakinan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa penyebaran ideologi transnasional kini dilakukan dengan pola yang lebih halus melalui media sosial, ruang diskusi mahasiswa, hingga komunitas kecil dengan kemasan modern dan akademis.
“Transformasi gerakan radikalisme sekarang lebih terselubung dan memanfaatkan ruang digital serta keresahan sosial anak muda,” ujarnya.
Sementara itu, Aktivis Pemuda Deby Abi Yanto menilai berbagai persoalan sosial yang ramai di media sosial sering dimanfaatkan kelompok eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk membangun narasi kegagalan sistem demokrasi.
“Mereka membingkai kemiskinan, ketimpangan sosial, hingga lemahnya penegakan hukum sebagai bukti kegagalan total demokrasi,” kata Deby.
Menurut dia, khilafah kemudian ditawarkan sebagai solusi alternatif yang dianggap mampu menyelesaikan seluruh persoalan bangsa.
Deby menilai mahasiswa dan generasi muda menjadi sasaran utama karena berada dalam fase pencarian identitas dan memiliki idealisme tinggi.
“Gerakan ini masuk lewat pendekatan emosional dengan menawarkan komunitas yang solid dan narasi perjuangan heroik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa Pascasarjana IPB University Tsanie Ditya Kurnia mengatakan penyebaran radikalisme saat ini mengalami perubahan pola dari gerakan fisik menjadi lebih digital dan personal.
“Kalau dulu ceramah dan rekrutmen dilakukan secara terbuka, sekarang lebih banyak melalui grup kecil, video pendek, algoritma media sosial, dan pendekatan personal,” katanya.
Tsanie menilai generasi muda rentan terpapar karena adanya kebutuhan akan identitas, komunitas, dan ruang pencarian makna hidup.
“Anak muda sering tertarik karena merasa gelisah, kecewa terhadap ketidakadilan, dan ingin hidupnya lebih bermakna,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menghadirkan ruang diskusi yang sehat, mentoring, hingga pengembangan keterampilan bagi generasi muda sebagai upaya pencegahan radikalisme.
“Pencegahan tidak cukup lewat seminar sekali selesai, tetapi harus melalui program rutin yang membangun kedekatan, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis,” kata Tsanie.
Melalui webinar tersebut, IPNU Jawa Barat berharap penguatan nilai kebangsaan, moderasi beragama, dan literasi digital dapat menjadi benteng bagi mahasiswa serta generasi muda dalam menghadapi transformasi radikalisme di era digital.
Seluruh narasumber juga mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk transformasi gerakan eks HTI yang kini hadir dengan pola lebih terselubung dan modern. Mereka menegaskan pentingnya menjaga komitmen kebangsaan, memperkuat literasi digital, serta secara tegas menolak penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI
