JAKARTA — Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya literasi publik, keadilan agraria, serta keterlibatan masyarakat menjadi sorotan dalam diskusi “A Land Bled Dry: The Landscape of Extraction” yang menghadirkan perspektif dari Thailand, Papua, dan Bandung.
Pendiri Project Multatuli, Evi Mariani, yang turut menjadi moderator dalam kegiatan tersebut, mengajak masyarakat melihat pembangunan secara lebih kritis dan menyeluruh. Menurutnya, kemajuan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak pemanfaatan sumber daya alam terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Dalam diskusi tersebut, Evi menyoroti bagaimana narasi tentang kemajuan dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pola hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Ia menilai, sastra dan jurnalisme berkualitas dapat membantu masyarakat memahami persoalan secara lebih mendalam.
“Media sosial itu bisa menghanyutkan kita, tapi juga bisa mencerahkan,” ujar Evi.
Ia menekankan pentingnya kemampuan masyarakat dalam memilah informasi di tengah derasnya arus informasi digital. Dengan literasi yang baik, internet dan media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang untuk memperluas wawasan dan membangun kesadaran publik.
Reforma Agraria dan Keadilan bagi Masyarakat
Dalam pembahasan mengenai reforma agraria, Evi menekankan pentingnya memastikan kebijakan pertanahan tetap berpijak pada amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial. Menurutnya, akses masyarakat terhadap tanah menjadi persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan sumber penghidupan dan kesejahteraan.
“Kalau memang ada reformasi agraria, jelas dia harus menyeimbangkan, dia harus balik ke mandat UUD 45,” kata Evi.
Ia juga mengakui belum mempelajari secara terperinci regulasi reforma agraria yang dibahas. Karena itu, pandangannya lebih menitikberatkan pada prinsip dasar agar kebijakan pertanahan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.
Implementasi kebijakan yang transparan, pengawasan yang konsisten, serta pelibatan masyarakat menjadi faktor penting agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih merata.
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Perlu Berjalan Setara
Evi turut menyoroti pentingnya hubungan yang setara antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menurutnya, kritik dan aspirasi masyarakat seharusnya menjadi bagian dari proses evaluasi untuk memperbaiki kebijakan publik.
“Harusnya ya setara,” ujarnya ketika menanggapi pentingnya hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa kolaborasi tidak cukup hanya melalui program bersama, tetapi juga membutuhkan keterbukaan terhadap masukan, dialog yang sehat, dan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Pemerintah, media, masyarakat sipil, dan dunia usaha memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan dan pengawasan, media menghadirkan informasi yang berkualitas, masyarakat turut mengawal pelaksanaannya, sedangkan dunia usaha diharapkan menjalankan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
Karhutla, Momentum Memperkuat Kepedulian Bersama
Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu isu penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Pencegahan membutuhkan langkah terencana, mulai dari pengawasan kawasan rawan, deteksi dini, edukasi masyarakat, hingga penegakan aturan dan pemulihan lingkungan.
Keterlibatan masyarakat sekitar hutan dan dunia usaha juga penting untuk memperkuat upaya pencegahan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, kesadaran publik dan keterbukaan informasi dapat membantu mendorong pengawasan yang lebih efektif.
Meski tidak merinci langkah teknis khusus penanganan karhutla, pesan Evi mengenai pentingnya pemikiran kritis, literasi, dan partisipasi masyarakat relevan dalam membangun kepedulian terhadap persoalan lingkungan.
Masyarakat Kritis, Pembangunan Lebih Berkelanjutan
Menutup pandangannya, Evi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpecah belah dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila serta konstitusi.
“Jangan mau dipecah belah, ribut sendiri,” pesannya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial membutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif, kemampuan mengolah informasi, serta ruang dialog yang terbuka.
Diskusi “A Land Bled Dry: The Landscape of Extraction” pun menjadi ruang untuk memperluas perspektif mengenai hubungan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, dan hak masyarakat.
Ke depan, tantangannya adalah menerjemahkan kesadaran tersebut menjadi kebijakan dan tindakan nyata. Dengan pengelolaan yang transparan, partisipasi publik yang bermakna, serta kolaborasi yang setara, pembangunan dan perlindungan lingkungan diharapkan dapat berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi mendatang.
