Jakarta, 29 Maret 2026 – Tragedi di Tual yang merenggut nyawa pelajar berusia 14 tahun menjadi sorotan tajam Serikat Pekerja. Melalui rilis analisisnya, S Rosyad, salah satu pimpinan Federasi Serikat Pekerja membedah urgensi evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan kekuatan oleh Polri. Menurutnya, insiden ini mengindikasikan adanya celah dalam implementasi teknis di lapangan yang perlu segera ditambal melalui kebijakan yang lebih ketat.
Rosyad menekankan empat poin krusial sebagai bahan evaluasi: pertama, peninjauan ulang SOP penggunaan kekuatan agar lebih terukur. Kedua, modernisasi sistem pelatihan pengendalian massa yang berbasis pada teknik negosiasi dan manajemen krisis non-letal. Ketiga, penguatan mekanisme pengawasan internal yang melibatkan teknologi dan pelaporan masyarakat secara langsung guna menjamin transparansi. Keempat, yang paling mendasar adalah perubahan budaya organisasi.
“Kita harus bergeser dari paradigma keamanan yang represif menuju paradigma keamanan yang kolaboratif dan preventif,” ucapnya. Ia berpendapat bahwa tanpa perubahan budaya, SOP secanggih apa pun akan sulit diimplementasikan dengan benar.
Langkah evaluasi ini dipandang bukan sebagai kritik yang menjatuhkan, melainkan sebagai kontribusi konstruktif demi kemajuan Polri.
Sebagai mitra dalam menjaga stabilitas sosial, Serikat Pekerja berharap Polri dapat menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum yang menghormati hak hidup manusia. “Dengan memperbaiki sistem pengawasan dan pelatihan, Polri akan semakin kokoh dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang sejati, sehingga tragedi serupa di Tual tidak perlu terjadi lagi di masa depan,” pungkasnya.
