Jakarta, 29 Maret 2026 – Pasca tewasnya pelajar 14 tahun dalam patroli aparat di Tual, Maluku, perhatian publik tertuju pada bagaimana prosedur dijalankan di lapangan. Andi Mulyadi, salah satu tokoh Serikat Pekerja mendesak adanya investigasi internal yang transparan namun lebih jauh lagi, meminta adanya perombakan pada mekanisme pengawasan internal Polri secara menyeluruh agar peristiwa tragis ini tidak sekadar menjadi angka statistik.
Dalam kajiannya, Serikat Pekerja menemukan bahwa seringkali kendala di lapangan terjadi karena interpretasi SOP penggunaan kekuatan yang berbeda-beda antar personel. Oleh karena itu, standardisasi yang diikuti dengan pengawasan ketat menjadi harga mati. “Kita butuh sistem pengawasan yang mampu mencegah insiden sebelum terjadi, bukan hanya menghukum setelah ada korban,” tegas Andi.
Poin penting lainnya adalah sistem pelatihan pengendalian massa yang harus relevan dengan dinamika sosial masyarakat saat ini. Serikat Pekerja mendorong Polri untuk mengadopsi praktik terbaik internasional dalam penggunaan kekuatan seminimal mungkin. Budaya organisasi yang mengedepankan prinsip ‘nyawa manusia adalah prioritas tertinggi’ harus mendarah daging di setiap lapisan pangkat.
Upaya ini selaras dengan keinginan masyarakat untuk memiliki institusi Polri yang kredibel. Ia menyatakan komitmennya untuk terus mendukung Polri dalam melakukan perbaikan internal. “Evaluasi terhadap SOP dan budaya organisasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan Polri tetap pada jalurnya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang profesional, humanis, dan akuntabel,” pungkasnya.
