Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 menjadi perhatian publik seiring dengan pentingnya memastikan pelaksanaan yang tepat sasaran, efisien, dan tidak berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat kecil.
Anggota DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa program MBG harus dijalankan dengan skala prioritas yang jelas, khususnya bagi keluarga miskin serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan mengacu pada data keluarga miskin yang bersumber dari Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait lainnya sehingga program benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
“Program ini baik, tetapi harus tepat sasaran. Prioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan tidak membebani fiskal negara,” ujarnya.
Selain itu, pelaksanaan MBG juga diharapkan tidak mematikan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang selama ini tumbuh di lingkungan sekolah seperti kantin dan penyedia makanan lokal. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak ekonomi lokal berpotensi menekan bahkan mematikan pelaku usaha kecil.
“UMKM di sekitar sekolah harus dilibatkan, bukan disingkirkan. Program MBG justru harus menjadi peluang untuk menggerakkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pemerintah mengintegrasikan pelaku UMKM dalam rantai pasok program MBG, sehingga selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga dapat memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.
Dengan pendekatan yang tepat, program MBG diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan sosial, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil.
